KABAR MADURA | Persatuan Kepala Desa (Perkasa) Pamekasan menggelar audiensi di pringgitan dalam Mandhapa Agung Ronggosukowati, Senin (27/10/2025). Dalam pertemuan tersebut, Perkasa mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan untuk segera melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap data peserta yang masuk dalam program Universal Health Coverage (UHC) prioritas.
Sekretaris Perkasa Pamekasan Moh. Tamyis menjelaskan, langkah evaluasi dan verifikasi itu penting dilakukan karena diduga terdapat kebocoran atau data ganda dalam pembayaran program tersebut.
Dia juga menegaskan bahwa pemberlakuan kembali UHC prioritas merupakan hal mendesak, mengingat penghentian program itu telah mempersulit masyarakat kurang mampu dalam mendapatkan akses layanan kesehatan.
“Inti dari audiensi Perkasa hari ini adalah menuntut pemkab untuk segera melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap data yang masuk UHC prioritas atau BPJS, baik BPJS mandiri maupun BPJS Ketenagakerjaan,” tuturnya.
Tamyis menambahkan, pihaknya turut menyoroti persoalan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN) yang dinilai belum sepenuhnya akurat. Sebab, masih ada warga kurang mampu yang tidak tercatat dalam kategori desil satu hingga lima, sehingga berpengaruh terhadap peluang mereka menerima bantuan sosial prioritas.
“Perkasa siap bersama-sama membantu untuk verifikasi data,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan dr. Saifuddin menyampaikan, pihaknya terus berupaya agar layanan kesehatan tetap berjalan maksimal tanpa membebani masyarakat, meski di tengah keterbatasan anggaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memberikan kebijakan tambahan bagi puskesmas yang sebelumnya tidak bisa melayani pasien secara maksimal.
“Untuk rawat inap free, harus masuk puskesmas dulu. Kemudian mengurus SKTM (surat keterangan tidak mampu), konfirmasi ke Dinsos. Kemudian kami berikan surat keterangan tidak mampu, dan bisa dirawat di Rumah Sakit M. Noer. Karena sumber anggarannya dari provinsi,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman menegaskan pentingnya sosialisasi menyeluruh terhadap setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi kunci agar masyarakat memahami dan memanfaatkan program yang telah disiapkan pemerintah.
“Penjelasan rinci itu masih belum diketahui oleh masyarakat. Sehingga, masyarakat menuding kita tidak perhatian. Padahal, kita sudah mencarikan solusi,” tuturnya. (nur/zul)
