KABAR MADURA | Langkah cepat dan terukur kembali ditunjukkan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, dalam menjaga stabilitas dan kinerja pemerintahan daerah. Pengisian sejumlah jabatan strategis, termasuk staf ahli bupati, menjadi bukti nyata profesionalisme dan komitmennya dalam memastikan roda pemerintahan berjalan optimal.
Menurut Bupati Fauzi, kekosongan jabatan bukan hal yang bisa dianggap sepele. Jika dibiarkan, hal itu berpotensi menghambat jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau ada jabatan kosong, tentu roda pemerintahan tidak akan berjalan maksimal. Makanya harus diisi agar kinerja tetap berjalan dengan baik,” tegasnya.
Namun yang menarik, pengisian jabatan tersebut tidak dilakukan secara terburu-buru. Bupati Fauzi memastikan seluruh proses berjalan melalui kajian mendalam dan mekanisme seleksi yang objektif. Hal ini menunjukkan pendekatan profesional dan kehati-hatian dalam menentukan figur yang tepat.
Dia menegaskan, keberadaan staf ahli bukan sekadar pelengkap struktur birokrasi, melainkan memiliki peran strategis sebagai mitra berpikir kepala daerah dalam merumuskan kebijakan.
“Staf ahli akan membantu dalam merumuskan kebijakan strategis, menjadi mitra diskusi berbagai isu penting, serta memberikan pertimbangan dari berbagai aspek seperti hukum, sosial, dan ekonomi,” jelasnya.
Bahkan, para staf ahli nantinya diberikan akses luas terhadap informasi dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), agar mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan tepat sasaran.
Menariknya, tiga posisi staf ahli diisi oleh figur-figur muda hasil seleksi ketat. Bupati menegaskan bahwa hal tersebut murni hasil penilaian objektif, bukan faktor subjektivitas.
“Yang masuk tiga besar memang kebetulan muda-muda. Ini hasil proses dari awal, bukan karena bupatinya muda, tetapi karena memang mereka yang terbaik,” ujarnya.
Dia juga menepis stigma lama yang menganggap posisi staf ahli sebagai “jabatan buangan”. Justru sebaliknya, menurutnya posisi ini sangat strategis dan memiliki intensitas kerja yang tinggi.
“Tidak ada istilah staf ahli masuk kotak. Ini posisi penting dan sangat sibuk, bahkan bisa lebih sibuk dari kepala dinas karena selalu bersama bupati,” tegasnya.
Selain itu, Pemkab Sumenep juga tengah memproses pengisian jabatan lainnya, termasuk di lingkungan Inspektorat yang saat ini menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen penataan birokrasi secara bertahap dan berkelanjutan.
Tak hanya fokus pada struktur pemerintahan, Bupati Fauzi juga menunjukkan visi ke depan dengan menekankan pentingnya peran riset dan inovasi daerah. Ia menilai keberadaan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sangat vital dalam mendukung kebijakan berbasis kajian ilmiah.
“Kalau BRIN kosong, kita kesulitan menghasilkan kajian strategis. Padahal itu sangat penting untuk pembangunan daerah,” tambahnya.
Dalam pelantikan tersebut, sejumlah pejabat dipercaya mengemban amanah baru. Bintoro kini menjabat sebagai Kepala BRIDA, Joko Santrio sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan, Hizbul Wathan sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Politik, serta Dedy Falahuddin sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM. (ara/waw)
