Bupati Sumenep Achmad Fauzi isi jabatan strategis termasuk staf ahli secara selektif. Tegaskan peran penting staf ahli dalam kebijakan daerah.
Reformasi Birokrasi
Evaluasi Setahun Kiai Kholil-Sukri Pimpin Pamekasan, Ketua DPRD Sentil Kebocoran PAD dan Reformasi Birokrasi
Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur mengevaluasi setahun kepemimpinan Kiai Kholilurrahman-Sukriyanto, menyoroti capaian penurunan kemiskinan serta isu kebocoran PAD dan reformasi birokrasi.
Bupati Sumenep Mutasi dan Promosi ASN, Tegaskan Penguatan Birokrasi dan Pelayanan Publik
Pemkab Sumenep kembali melakukan mutasi dan promosi ASN untuk memperkuat birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik. Bupati Achmad Fauzi menegaskan langkah ini berbasis kinerja dan kompetensi aparatur.
Bupati Sumenep Serahkan 5.252 SK PPPK Paruh Waktu, Tegaskan Pengabdian sebagai Tugas Kenegaraan
Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo resmi menyerahkan 5.252 SK PPPK paruh waktu di Stadion GOR A. Yani. Momentum ini menegaskan bahwa pengabdian aparatur adalah tugas kenegaraan yang menuntut integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik yang berkeadilan.
Bupati Pamekasan Isyaratkan Mutasi Akbar, Pendataan Pejabat Mulai Dikebut
Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman memberi sinyal akan adanya mutasi akbar di lingkup ASN. Pendataan pejabat mulai dikebut dan ditargetkan rampung dalam waktu singkat agar pelantikan segera dilaksanakan, dengan batas maksimal dua bulan.
Pemekaran Kabupaten Pamekasan Sebagai Motor Penggerak Reformasi Birokrasi di Pulau Madura
Namun demikian, data menunjukkan kawasan Madura masih menghadapi defisit dalam hal pemerataan pembangunan dan kapasitas birokrasi. Sebagai contoh, kajian menunjukkan bahwa meskipun -Pamekasan “paling siap” dari sisi kewilayahan untuk pemekaran, aspek keuangan daerah masih menjadi hambatan karena angka ketergantungan fiskal yang tinggi (> 60 %).
Kontrak PPPK Paruh Waktu hanya Berlaku Setahun, Ini Syarat agar Bisa Diperpanjang
Masa kontrak PPPK paruh waktu hanya berlaku selama satu tahun sesuai keputusan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025. Namun, kontrak dapat diperpanjang bila pegawai memenuhi syarat kinerja dan evaluasi yang telah ditetapkan.
Dibuka Tahun 2026, Kenali Aturan Zero Growth dan Minus Growth dalam Seleksi CPNS Terbaru
Pemerintah memastikan seleksi CPNS dibuka kembali pada 2026 dengan menerapkan kebijakan Zero Growth dan Minus Growth. Kebijakan ini membuat proses rekrutmen lebih selektif dan efisien sesuai kebutuhan instansi.
Jelang Rotasi-Mutasi, Legislatif Soroti Potensi Jual Beli Jabatan di Pamekasan
Rencana rotasi dan mutasi jabatan di Pemkab Pamekasan mendapat sorotan DPRD. Ketua Komisi I minta mutasi bebas praktik jual beli jabatan, sementara Bupati menegaskan proses harus sesuai kinerja dan kebutuhan OPD.
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.