KABAR MADURA | Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo kembali berencana mutasi serta rotasi jabatan dalam waktu dekat. Langkah strategis ini dipersiapkan untuk mengisi sejumlah posisi kepala dinas yang masih kosong di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD), demi memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Kebijakan tersebut, menurut Achmad Fauzi, dalam rangka menjaga stabilitas birokrasi sekaligus meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan, khususnya pada sektor-sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Sejumlah jabatan penting yang saat ini masih menunggu pengisian antara lain di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Inspektorat Daerah, hingga posisi Asisten Administrasi Umum.
Achmad Fauzi menegaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari mekanisme pemerintahan yang sehat untuk menjaga dinamika organisasi tetap produktif.
“Dalam waktu dekat akan ada mutasi dan rotasi jabatan, terutama untuk mengisi beberapa posisi yang masih kosong,” ujarnya.
Dalam menentukan figur pejabat yang akan mengisi jabatan strategis, Fauzi sangat berhati-hati. Dia tidak ingin proses tersebut dilakukan secara tergesa-gesa, melainkan melalui evaluasi matang agar pejabat yang terpilih benar-benar memiliki kompetensi, integritas, serta mampu menjawab kebutuhan organisasi.
“Pengisian jabatan ini harus melalui pertimbangan matang agar benar-benar tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan organisasi,” tambahnya.
Tidak hanya mengisi kekosongan, rotasi jabatan juga menjadi ruang penyegaran birokrasi. Dengan penempatan baru, aparatur sipil negara memiliki kesempatan memperluas pengalaman, meningkatkan kapasitas, sekaligus menghadirkan inovasi di lingkungan kerja masing-masing.
Lebih dari itu, Bupati Fauzi memastikan seluruh proses akan berjalan transparan dan berbasis kinerja. Prinsip ini penting untuk menciptakan struktur organisasi pemerintahan yang kuat, profesional, dan dipercaya masyarakat.
“Semua akan dilakukan secara transparan dan berbasis kinerja agar menghasilkan birokrasi yang kuat dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tutupnya. (ara/waw)
