Ekowisata Mangrove Pamekasan Makan Korban, Ternyata Sudah Tidak Kebagian Anggaran Pemeliharaan

KABAR MADURA | Ekowisata Mangrove di Desa Lembung, Kecamatan Galis, kian menjadi perhatian publik. Namun, alih-alih dipuji karena kondisi yang representatif, destinasi edukasi alam itu justru menuai sorotan. Sejumlah fasilitas tidak layak, bahkan tidak berfungsi dengan baik.

Terbaru, tiga peserta aksi penanaman pohon mangrove dilaporkan terperosok saat melintas di jembatan kayu di kawasan wisata tersebut, Senin (13/4/2026). Insiden itu terjadi akibat kondisi kayu yang sudah lapuk.

Kepala Bidang (Kabid) Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Pamekasan Moh. Zahrie mengungkapkan, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam pemeliharaan destinasi wisata. Selama beberapa tahun terakhir, anggaran yang tersedia dinilai belum mampu mengakomodasi kebutuhan perbaikan secara menyeluruh.

Baca Juga:  Sediakan Fasilitas Ojek Gratis, Polres Pamekasan Kerahkan Personel Gabungan Amankan Keberangkatan CJH 2026

“Anggaran pemeliharaan kurang lebih sama dengan tahun sebelumnya, Rp70 juta. Tapi untuk tahun ini, kita belum bisa memastikan juga dapat berapa, karena belum ditetapkan,” ujarnya kepada Kabar Madura, Selasa (14/4/2026).

Kerusakan fasilitas tidak hanya terjadi di Ekowisata Mangrove Lembung. Kata Zahrie, kondisi serupa juga ditemukan di destinasi lain, seperti Pantai Jumiang dan Talang Siring. Hal itu berdampak pada penurunan jumlah kunjungan wisatawan sekaligus berimbas pada pendapatan asli daerah (PAD).

JJS Kabar Madura

“Jadi dengan Rp70 juta itu fleksibel, apakah untuk satu destinasi saja atau untuk semuanya. Tahun lalu, dialokasikan ke Jumiang. Untuk yang Mangrove memang belum tersentuh pemeliharaan,” akuinya.

Baca Juga:  Ahmad Maulidi, Putra Sulung Wabup Pamekasan Resmi Sandang Gelar Dokter Muda

Sementara itu, pengelola Ekowisata Mangrove, Slaman, menyebutkan bahwa jumlah wisatawan terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan itu berbanding lurus dengan berkurangnya kontribusi terhadap PAD. Dia menilai, kondisi fasilitas yang kurang memadai menjadi salah satu faktor utama.

Selain itu, pria yang dikenal pegiat lingkungan itu mengaku, sejak tahun lalu belum ada alokasi anggaran pemeliharaan dari pemerintah kabupaten (pemkab).

“Kita yang mau nuntut repot juga, karena kami mengetahui kondisi keuangan pemkab seperti apa di tengah efisiensi ini. Mungkin nanti sistemnya bisa bayar pajak saja, bukan lagi bagi hasil,” ungkapnya. (nur/zul)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *