KABAR MADURA | Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi demokrasi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Rabu (24/6/2026).
Dalam aksi tersebut, mereka menuntut evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Fahrul Anwar, menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal realisasi tuntutan yang telah disampaikan. Jika dalam waktu 3×24 jam belum ada tindak lanjut yang jelas, maka mahasiswa berencana melakukan mediasi lanjutan dengan pihak terkait.
Adapun sejumlah tuntutan yang dibawa dalam aksi tersebut antara lain mendesak pemerintah mewujudkan kemandirian ekonomi nasional yang berpihak kepada rakyat serta mengurangi ketergantungan terhadap kepentingan ekonomi yang dinilai tidak sejalan dengan cita-cita konstitusi.
Massa aksi juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi total terhadap kinerja pemerintahan, termasuk melakukan reshuffle kabinet berdasarkan kompetensi, integritas, dan capaian kinerja para menteri. Selain itu, mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) beserta program-program turunannya.
Tuntutan lainnya berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan guru melalui perbaikan sistem pengupahan, percepatan pencairan tunjangan, peningkatan kesejahteraan guru honorer, serta pemberian perlindungan sosial yang layak bagi tenaga pendidik.
Tidak hanya itu, massa aksi juga meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan menolak segala bentuk kebijakan yang dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat.
“Kembalikan kepercayaan publik melalui pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyalahgunaan kewenangan,” tegasnya.
Menanggapi tuntutan itu, Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, sejumlah langkah koordinasi telah dilakukan, termasuk dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur terkait aktivitas tambang ilegal yang menjadi salah satu sorotan dalam aksi tersebut.
“Kami terus berkoordinasi dnegan pemprov. Karena kami tidak punya wewenang untuk menutupnya langsung. Kesejahteraan guru pun, utamanya PPPK paruh waktu terus kita upayakan, salah satunya mengakomodir gaji ke-13 dengan menyesuaikan kemampuan APBD,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan massa aksi menjadi perhatian serius lembaganya. DPRD, kata dia, berkomitmen mengawal berbagai tuntutan tersebut sesuai kewenangan yang dimiliki.
Terkait kesejahteraan guru, politisi PPP itu menyebut, pihaknya sedang mengupayakan peningkatan pendapatan tenaga pendidik melalui rekomendasi kepada pemerintah pusat agar pembiayaannya dapat ditanggung melalui APBN.
“Terkait kebijakan ekonomi nasional, akan kita sampaikan langsung ke DPR RI. Tapi yang perlu diketahui, ekonomi Pamekasan tumbuh melebihi ekonomi nasional di atas lima persen,” ungkapnya. (nur/zul)
