KABAR MADURA | Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep telah menganggarkan Rp1,6 miliar khusus program wajib diniyah, angka itu lebih kecil dari tahun lalu, yakni mencapai Rp3,4 miliar.
Kepala Disdik Sumenep Agus Dwi Saputra melalui Kepala Bidang (Kabid) SD Dinas Pendidikan Sumenep Ardiansyah Ali Shocibi mengatakan, dana Rp1,6 miliar itu akan diefisienkan berdasarkan jumlah siswa yang pendidikan diniyahnya dilakukan oleh sekolah SD.
“Jadi dana itu langsung akan dicairkan pada sekolah sesuai jumlah siswanya,” katanya, Selasa, (2/1/2024).
Dijelaskan, anggaran khusus wajib diniyah juga untuk honor guru masing-masing guru akan mendapatkan Rp150 ribu tiap bulan, yang pencairannya tiap triwulan. Sehingga, guru dapat menerima Rp450 ribu dalam 3 bulan.
“Anggaran itu lebih rendah karena juga keterbatasan anggaran,” paparnya.
Pencairan ke setiap lembaga akan segera dilakukan, mengingat saat ini sudah mulai aktif masuk sekolah.
Diketahui, program wajib diniyah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Pendidikan Diniyah. Tujuannya memaksimalkan program wajib diniyah agar ilmu agama ini sudah tertanam dan tumbuh subur dalam setiap pribadi bangsa, setidaknya akan meminimalkan praktek korupsi, kolusi, nepotisme, suap, dan praktik-praktik tercela lainnya.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Sumenep Sami’oeddin menegaskan, agar anggaran yang sudah disiapkan khusus wajib diniyah itu wajib tepat sasaran, karena menyangkut dana pemerintah.
Kemudian organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dapat melakukan pemantauan pada lembaga masing-masing, untuk memastikan berjalan tidaknya program itu. Sehingga dapat diketahui berapa anggaran yang dibutuhkan untuk masing-masing sekolah.
“Kalau berkaitan dengan anggaran, wajib diniyah perlu hati-hati ya, jangan sampai ada yang diselewengkan,” kata politisi PKB itu.
Pewarta: Imam Mahdi
Redaktur: Wawan A. Husna
