KABAR MADURA | Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pamekasan sangat terbatas untuk mengawal pembangunan. Maka dari itu, pemerintah kabupaten (pemkab) membutuhkan tambahan anggaran dari pemerintah pusat, selain yang sudah rutin diterima setiap tahun, seperti dana fiskal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.
Penjabat (Pj) Bupati Pamekasan Masrukin mengatakan, dana fiskal ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk membiayai beberapa program yang sudah dirancang. Menurutnya, sejumlah indikator yang menjadi penguat untuk bisa mendapatkan dana fiskal dari pemerintah pusat sudah dilakukan. Bahkan, pihaknya telah membentuk tim khusus untuk memenuhi berbagai indikator dari pemerintah pusat, baik dari sisi realisasi kegiatan yang harus sesuai dengan yang direncanakan, maupun program-program pembangunan yang harus sesuai dengan sasaran dan target.
Tak cukup itu, kata Masrukin, beberapa penghargaan yang selama ini diterima Pemkab Pamekasan bisa menjadi salah satu faktor penunjang, agar mendapatkan dana reward untuk melanjutkan pembangunan.
“Seharusnya penghargaan yang berskala nasional itu mendapatkan apresiasi, jadi kami tunggu. IGA kami masuk sepuluh besar. Harapannya kami mendapatkan reward,” tegasnya, Minggu (21/1/2024).
Wakil Ketua DPRD Pamekasan Harun Suyitno mengutarakan, kondisi APBD Pamekasan dari tahun ke tahun mengalami defisit. Sehingga pemkab harus terus berusaha untuk berbagai program yang berasal dari pemerintah pusat bisa dibawa ke Pamekasan, termasuk mendapatkan dana fiskal yang cukup.
“Sebenarnya pak Pj di pembahasan anggaran sudah membentuk tim supaya bisa mendapatkan reward dan lainnya itu, karena mencontoh daerah lain. Saya berharap tim ini bisa maksimal,” tutur politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Pewarta: Khoyrul Umam Syarif
Redaktur: Sule Sulaiman
