Belanja pegawai Pemkab Bangkalan mencapai 32 persen dari APBD. Pemerintah daerah menegaskan belum mempertimbangkan merumahkan PPPK paruh waktu dan memilih langkah rasionalisasi sambil menunggu kebijakan pusat.
APBD
Satu Tahun Kepemimpinan Kiai Kholil-Sukri, Wahyu Soroti Konsistensi dan Tantangan Pembangunan Pamekasan
Satu tahun kepemimpinan Kholilurrahman-Sukriyanto di Pamekasan mendapat apresiasi dari DPRD. Khomarul Wahyudi menilai visi pembangunan tetap konsisten meski dihadapkan pada keterbatasan fiskal.
Dana Desa Dipangkas, DPRD Sumenep Dorong Desa Tetap Mandiri dan Kreatif
Anggota DPRD Sumenep Hairul Anwar menegaskan pemangkasan Dana Desa 2026 harus menjadi momentum bagi desa untuk mandiri, kreatif, dan memperkuat ekonomi lokal melalui BUMDes serta potensi desa.
Copas Program Sendat Kemajuan Daerah, Bupati Sumenep Tekankan Pejabat Lebih Berinovasi
Menurut Bupati Sumenep, pendekatan copy paste dalam penyusunan perencanaan sangat berisiko membuat pembangunan stagnan bahkan tidak tepat sasaran.
DPRD Pamekasan Janji Kawal APBD 2026 Tetap Prorakyat
DPRD Pamekasan menelaah Nota Keuangan Bupati terkait Raperda APBD 2026. Ketua DPRD Ali Masykur menegaskan pembahasan akan difokuskan pada proyek pembangunan, dana desa, dan pengentasan kemiskinan agar anggaran benar-benar berpihak kepada rakyat.
DPRD Pamekasan Sahkan APBD-P 2025, Fokus pada Efisiensi dan Kepentingan Rakyat
DPRD Pamekasan resmi menetapkan APBD Perubahan 2025. Ketua DPRD Ali Masykur menegaskan, penyesuaian anggaran difokuskan pada efisiensi dan kepentingan masyarakat, sementara Bupati Kholilurrahman apresiasi sinergi eksekutif-legislatif.
Terkendala Anggaran, Revitalisasi Kawasan Kuliner Sae Salera Gagal Terlaksana Tahun Ini
Rencana revitalisasi kawasan kuliner Sae Salera di Pamekasan tertunda akibat keterbatasan anggaran daerah. Program tersebut belum tercantum dalam APBD 2025 maupun P-APBD, meski sebelumnya masuk daftar prioritas pemerintah daerah.
Draft KUA-PPAS Perubahan Belum Selesai, Sekda Pamekasan Berdalih Masih Cari Formulasi akibat Defisit
Draft Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 belum diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan.
Selamatkan UHC Gerbang Salam: Hadiah Nyata Kemerdekaan bagi Rakyat Pamekasan
Jika tidak segera diatasi, maka layanan kesehatan gratis yang sudah dinikmati masyarakat bisa terhenti. Inilah saat yang paling tepat untuk mengingatkan pemerintah bahwa menyelamatkan UHC adalah hadiah kemerdekaan yang paling nyata dan bermakna bagi rakyat.
Serapan Anggaran di Pamekasan Masih 38,35 Persen, Belanja Pegawai Mendominasi
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan mengalokasikan belanja daerah sebesar Rp2,2 triliun sebagaimana tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Masuk Triwulan Kedua, Serapan APBD Sumenep 2025 Masih Rendah
Kepala Bidang (Kabid) Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumenep Eka Findi Tresnawati menyampaikan, realisasi belanja APBD 2025 Sumenep masih 16,03 persen atau Rp455 miliar dari total Rp2,8 triliun.
- 1
- 2
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.