KABAR MADURA | Ribuan petani tembakau dan buruh pabrik rokok yang tergabung dalam Forum Petani Tembakau dan Buruh Pabrik Lokal Madura (FPBM) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Selasa (10/2/2026). Mereka membawa 8 tuntutan yang dinilai krusial bagi keberlangsungan industri hasil tembakau dan ekonomi rakyat Madura.
Massa aksi mendesak Pemkab Pamekasan menertibkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi kemasyarakatan yang tidak memiliki legal standing. Keberadaan lembaga tanpa status hukum dinilai berpotensi mengganggu ketertiban administrasi, stabilitas sosial, serta aktivitas ekonomi masyarakat kecil.
“Kami meminta pemerintah daerah melalui Kesbangpol dan perangkat terkait untuk melakukan pendataan, verifikasi, dan penertiban terhadap organisasi atau LSM yang beroperasi tanpa status hukum yang jelas,” jelas korlap aksi, Kholili.
Tuntutan juga ditujukan kepada Polres Pamekasan agar meminimalisir aksi demonstrasi yang tidak melalui prosedur atau izin resmi. Aksi massa tanpa pemberitahuan berisiko memicu konflik horizontal, mengganggu aktivitas ekonomi rakyat, serta menimbulkan keresahan sosial.
Kemudian, FPBM meminta Kantor Bea dan Cukai Madura memperkuat pembinaan bersama rakyat. Sebagai daerah penghasil tembakau dan pusat aktivitas buruh pabrik rokok, Kholili menyebut, peran Bea Cukai sangat strategis dalam menjaga keberlangsungan industri hasil tembakau yang legal, khususnya melalui pembinaan UMKM tembakau dan industri kecil.
“Keempat, FPBM mendorong Bea dan Cukai berperan sebagai mitra penghubung antara pengusaha industri hasil tembakau Madura dengan pemerintah pusat,” tegasnya.
Peran itu, kata Kholili, penting agar berbagai persoalan industri tembakau daerah dapat memperoleh solusi yang berkeadilan.
Selain itu, massa aksi juga menyoroti perlunya kemudahan dalam pengurusan izin usaha bagi pelaku industri hasil tembakau. Kholili menyebut, penyederhanaan perizinan akan mencegah pelaku usaha kecil terjerat persoalan hukum, serta memastikan pengawasan yang dilakukan disertai pembinaan, bukan semata penindakan.
“Kami juga mendesak pemerintah dan Bea Cukai segera memberikan jalan keluar atas tingginya tarif cukai hasil tembakau (CHT),” tambahnya.
Mereka menilai kenaikan tarif cukai semakin memberatkan pabrikan rokok skala kecil dan padat karya di Madura, bahkan berpotensi menyebabkan penutupan usaha.
“Oleh sebab itu, intinya kami mengajak semua pihak untuk ikut berkontribusi memberikan solusi konkret bagi pembangunan ekonomi Madura yang berkelanjutan dan berkeadilan,” ungkapnya.
Kholili juga menyatakan bahwa FPBM siap untuk berdialog dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya demi keberlangsungan ekonomi Madura. (nur/zul)
