Oleh: Dr. ACHMARUL FAJAR, SE.,MM
Dosen Fakultas Eknomi dan Bisnis Universitas Madura
KABAR MADURA | Dalam studi ekonomi energi dan kebijakan publik, fenomena harga bahan bakar minyak (BBM) yang tidak naik di tengah krisis energi global sangat menarik. Ini dapat dijelaskan secara akademik dengan menggabungkan intervensi fiskal, stabilisasi makroekonomi, dan strategi politik ekonomi negara. Secara empiris, meskipun harga minyak mentah dunia meningkat karena dinamika geopolitik global, pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk menahan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya jenis Pertalite dan solar. Data menunjukkan bahwa harga BBM bersubsidi akan relatif stabil hingga tahun 2026, dengan subsidi Pertalite tetap pada kisaran Rp10.000 per liter dan subsidi solar sekitar Rp6.800 per liter.(tirto.id)
Kondisi ini terjadi saat harga BBM non-subsidi berubah sesuai dengan mekanisme pasar, menunjukkan adanya dualisme kebijakan harga antara energi bersubsidi dan non-subsidi. Akibatnya, stabilitas harga BBM bersubsidi adalah akibat dari intervensi kebijakan negara daripada kondisi pasar energi global secara langsung. Selain itu, sebagai bagian dari rencana pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi nasional, harga BBM bersubsidi tidak akan dinaikkan hingga tahun 2026. Pemerintah menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih mampu menopang kebijakan tersebut, sehingga harga BBM tidak perlu diubah meskipun tekanan eksternal. Oleh karena itu, secara akademis dapat disimpulkan bahwa kebijakan stabilisasi harga BBM di Indonesia merupakan jenis intervensi fiskal aktif yang bertujuan untuk mengurangi dampak krisis energi global terhadap ekonomi domestik, terutama melalui pengendalian inflasi dan perlindungan kesejahteraan masyarakat.
Kerangka Energy Subsidy Theory , Subsidi energi dilihat sebagai alat kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk menjaga harga energi domestik tetap di bawah harga pasar internasional. Mekanisme subsidi dan kompensasi energi, yang dikelola oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), digunakan untuk menerapkan kebijakan ini di Indonesia.
Secara empiris, sebagai negara yang mengimpor minyak secara net, Indonesia sangat rentan terhadap perubahan harga minyak mentah global. Secara teoritis, harga BBM domestik akan meningkat karena mengikuti mekanisme harga paritas impor ketika harga minyak dunia meningkat karena krisis geopolitik atau gangguan pasokan. Namun, pemerintah Indonesia bertindak dengan memberikan subsidi untuk memastikan harga bahan bakar bersubsidi seperti solar dan Pertalite tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat umum. Oleh karena itu, harga BBM yang dibayar oleh konsumen domestik merupakan hasil dari distorsi harga yang disebabkan oleh kebijakan untuk tujuan stabilisasi ekonomi, bukan harga pasar internasional.
Kebijakan ini dibuat untuk berbagai alasan strategis:
- Menjaga kemampuan masyarakat untuk membeli barang, terutama mereka yang berpendapatan rendah;
- Mengontrol inflasi karena BBM merupakan komponen biaya utama dalam distribusi dan produksi;
- Mendorong aktivitas ekonomi sektor riil, termasuk usaha kecil dan menengah (UMKM) yang sangat rentan terhadap perubahan biaya energi
Namun, kebijakan subsidi energi Indonesia juga menimbulkan konsekuensi, seperti:
- Inefisiensi alokasi sumber daya, karena harga yang terlalu rendah mendorong konsumsi berlebih, atau overconsumption; salah sasaran subsidi, di mana kelompok tertentu juga menikmati subsidi
- dan tekanan terhadap fiskal negara, terutama saat harga minyak dunia meningkat.
Keynesian Stabilization Theory berpendapat bahwa pemerintah memiliki peran penting dan aktif dalam menjaga stabilitas perekonomian, terutama dalam kasus shock eksternal seperti krisis energi global. Karena mekanisme pasar tidak selalu mampu menyesuaikan diri secara cepat dan efektif terhadap guncangan yang bersifat tiba-tiba dan sistemik, intervensi negara menjadi penting. Secara teoritis, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dapat berdampak negatif pada makroekonomi Indonesia. Pertama, inflasi yang didorong oleh kenaikan harga energi, yang merupakan komponen utama dari aktivitas ekonomi, disebut inflasi yang didorong oleh biaya produksi. Produsen akan menaikkan harga barang dan jasa. Kedua, konsumsi rumah tangga menurun karena kenaikan harga BBM, yang merupakan komponen terbesar dari Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia. Peningkatan harga energi dan barang kebutuhan pokok akan menekan permintaan agregat. Ketiga, pelemahan sektor riil, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), akan berlanjut. UMKM sangat rentan terhadap perubahan biaya produksi dan distribusi, sehingga kenaikan harga BBM dapat menurunkan margin usaha, mengurangi kapasitas produksi, atau bahkan meningkatkan risiko keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, keputusan untuk menahan harga BBM di Indonesia tidak hanya merupakan keputusan politik atau sosial; itu juga mencerminkan prinsip-prinsip Keynesian dalam kebijakan fiskal, di mana negara berfungsi sebagai penyeimbang (ekonomi stabilizer) untuk memastikan kesinambungan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Perspektif Ekonomi Politik, harga bahan bakar minyak (BBM) ditentukan oleh interaksi kompleks antara kepentingan ekonomi, sosial, dan politik, dan karena itu dianggap sebagai variabel strategis karena memiliki dampak langsung dan luas pada stabilitas sistem ekonomi dan politik suatu negara. Alasan utama adalah, Pertama, pengaruhnya terhadap masyarakat umum. BBM adalah komoditas publik strategis yang digunakan hampir seluruh lapisan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Biaya transportasi, harga makanan, dan biaya produksi barang dan jasa akan segera dipengaruhi oleh perubahan harga BBM. Oleh karena itu, kenaikan harga BBM memiliki efek multiplikatif terhadap struktur harga ekonomi. Kedua, kepekaan sosial yang tinggi. Setiap perubahan harga BBM cenderung memicu respons sosial yang kuat, seperti penurunan kesejahteraan, keresahan publik, dan kemungkinan protes sosial, karena BBM terkait erat dengan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam literatur ekonomi politik, situasi ini sering dikaitkan dengan konsep ketahanan sosial, yang berarti bahwa masyarakat rentan terhadap perubahan kebijakan ekonomi yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Ketiga, ada kemungkinan terjadinya ketidakstabilan politik. Sejarah kebijakan energi di berbagai negara menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM seringkali menyebabkan instabilitas politik, demonstrasi massal, penurunan kredibilitas pemerintah, dan krisis legitimasi. Dalam situasi ini, harga BBM merupakan masalah politik dan ekonomi yang sensitif.
Dalam situasi seperti ini, pemerintah cenderung menggunakan kebijakan penundaan atau peredaman kenaikan harga, atau kebijakan penundaan kenaikan harga, untuk menghindari kenaikan harga yang tajam dalam jangka pendek. Strategi ini dilakukan dengan mendistribusikan beban kenaikan harga secara bertahap atau menahannya melalui subsidi, sehingga mengurangi dampak kenaikan harga pada ekonomi dan masyarakat. Selain itu, pemerintah berusaha untuk menghindari shock sosial, yang merupakan gangguan mendadak yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan masyarakat. Dengan demikian, stabilitas harga BBM menjadi alat penting untuk menjaga ketertiban sosial (ketentiban sosial) dan stabilitas politik (kestabilan politik).
Dari sudut pandang ekonomi politik tentang harga energi, kebijakan harga BBM dapat dipahami sebagai akibat dari keseimbangan rasional antara kepentingan ekonomi dan tuntutan stabilitas sosial-politik, di mana pemerintah berfungsi sebagai aktor utama yang dapat menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut dalam situasi global yang tidak menentu.
Energy Security Theory, Energi dianggap sebagai bagian penting dari pertumbuhan ekonomi dan stabilitas suatu negara. Dalam teori keamanan energi, ketahanan energi didefinisikan sebagai kemampuan suatu negara untuk menjamin ketersediaan energi yang cukup (ketersediaan), dapat diakses secara ekonomis (affordability), dan berkelanjutan dalam jangka panjang (keberlanjutan). Kebijakan pemerintah Indonesia untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi di tengah krisis energi global dapat dipahami sebagai upaya negara untuk memenuhi dimensi affordability dan accessibility. Pemerintah berusaha memastikan bahwa energi tetap dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga lonjakan harga energi global tidak mengganggu aktivitas ekonomi dan sosial.
Kebijakan ini dibuat dengan dua tujuan utama, Pertama dan terpenting, menjamin akses energi bagi masyarakat. BBM adalah komponen penting dalam ekonomi, terutama dalam bidang produksi, distribusi, dan transportasi. Pemerintah menjaga harga energi tetap stabil untuk rumah tangga dan bisnis, termasuk UMKM. Hal ini sangat penting untuk menjaga ekonomi nasional berjalan. Kedua, menghindari shock ekonomi yang disebabkan oleh perubahan harga energi di seluruh dunia. Ketidakpastian ekonomi, atau ketidakpastian ekonomi, dan gangguan terhadap stabilitas makroekonomi dapat muncul sebagai akibat dari fluktuasi harga minyak di seluruh dunia. Dengan menahan harga BBM domestik, pemerintah menghentikan transmisi langsung dari volatilitas global ke ekonomi nasional, yang membantu menjaga stabilitas ekonomi.
Energy Security Theory, kebijakan ini juga memiliki dampak struktural yang signifikan.
Pertama, peningkatan ketergantungan pada energi impor. Kapasitas produksi minyak domestik Indonesia masih terbatas, sehingga sebagian besar kebutuhan minyaknya dipenuhi melalui impor. Dengan harga minyak domestik dijaga tetap rendah melalui subsidi, insentif untuk efisiensi dan diversifikasi sumber daya energi menjadi lemah. Akibatnya, kebutuhan kita akan energi fosil yang berasal dari negara lain cenderung bertahan atau bahkan meningkat. Kedua, penurunan ketahanan energi dalam jangka waktu yang lebih lama. Dalam hal ketahanan, kebijakan harga yang terlalu rendah dapat menghambat kemajuan menuju efisiensi energi dan transisi menuju energi terbarukan. Harga energi yang tidak mencerminkan biaya riil, atau biaya energi sebenarnya, menyebabkan distorsi dalam alokasi sumber daya dan memperlambat investasi dalam sumber daya energi alternatif. Karena ketergantungan kita pada sumber energi yang terbatas dan risiko global yang tinggi, hal ini dapat memperlemah ketahanan energi kita dalam jangka panjang.
Oleh karena itu, secara akademis dapat dikatakan bahwa kebijakan menahan harga BBM di Indonesia merupakan strategi ketahanan energi jangka pendek (short-term energy security strategy) yang berfokus pada stabilitas dan keterjangkauan. Namun, dalam jangka panjang, kebijakan ini juga menghasilkan keuntungan, terutama dalam hal diversifikasi energi dan pengurangan ketergantungan pada impor.Pada tingkat yang lebih luas, ini menunjukkan bahwa ketahanan energi tidak hanya terkait dengan ketersediaan; itu juga terkait dengan menjaga keseimbangan antara keberlanjutan dan stabilitas jangka pendek dalam kebijakan energi nasional.
Mengapa Indonesia bisa menahan Harga energi
- Kapasitas Fiskal Negara sebagai Instrumen Stabilisasi Ekonomi
Kemampuan pemerintah untuk mengumpulkan dan mengalokasikan sumber daya keuangan untuk membiayai pengeluaran publik, termasuk respons terhadap guncangan ekonomi,. Beberapa faktor utama menentukan kapasitas ini. Ini termasuk penerimaan negara, baik pajak maupun non-pajak, defisit anggaran yang dikelola, dan kemampuan untuk mendapatkan dana melalui utang yang berkelanjutan. Kemampuan pemerintah untuk meningkatkan alokasi subsidi energi hingga ratusan triliun rupiah saat harga minyak dunia meningkat menunjukkan kapasitas fiskal pemerintah dalam hal kebijakan energi, menunjukkan bahwa negara memiliki ruang fiskal yang cukup untuk melakukan intervensi tanpa mengganggu stabilitas makroekonomi segera.
Dalam kasus ini, subsidi energi merupakan bagian dari belanja pemerintah yang bersifat countercyclical, yang berarti belanja tersebut meningkat ketika ekonomi terkena tekanan dari luar.
Selain itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bertindak sebagai “shock absorber” ekonomi. Dalam teori stabilisasi fiskal, shock absorber didefinisikan sebagai mekanisme yang memungkinkan suatu negara untuk menyerap dan meredam dampak negatif dari perubahan eksternal, seperti kenaikan harga energi di seluruh dunia, sehingga mereka tidak langsung menyebar ke sektor domestik. Dengan kata lain, APBN mengalihkan beban kenaikan harga dari masyarakat ke negara.
Tetapi secara akademis, kebijakan ini juga memiliki konsekuensi yang signifikan, seperti:
Meningkatnya tekanan terhadap defisit anggaran dapat menyebabkan peningkatan defisit jika pengeluaran subsidi yang besar tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan negara.
Risiko keberlanjutan fisca.
l . Dalam jangka panjang, bergantung pada subsidi dapat mengurangi ruang fiskal untuk sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.Effect crowding-out (mungkin) dapat terjadi jika pembiayaan defisit dilakukan dengan utang. Ini dapat mengurangi kemampuan pembiayaan sektor lain dalam jangka panjang.
- Skema Subsidi dan Kompensasi dalam Kebijakan BBM di Indonesia, Kebijakan harga BBM di Indonesia menggunakan dua mekanisme fiskal utama: subsidi langsung dan kompensasi kepada badan usaha. Kedua mekanisme ini berfungsi sebagai intervensi harga untuk menjaga keterjangkauan energi dan memastikan keberlanjutan operasi penyedia energi nasional, terutama PT Pertamina (Persero).
- Kebijakan Delayed Adjustment dalam Penetapan Harga BBM
Strategi pemerintah untuk memperlambat penyesuaian harga domestik terhadap perubahan harga pasar global, terutama untuk komoditas strategis seperti BBM. Kebijakan ini merupakan bagian dari pendekatan price smoothing, yaitu upaya untuk meredam fluktuasi harga jangka pendek agar tidak langsung ditransmisikan ke konsumen. Harga BBM domestik seharusnya mengikuti dinamika harga minyak dunia (harga berdasarkan pasar) dalam kondisi normal. Namun, pemerintah menggunakan kebijakan penyesuaian yang ditunda untuk menghindari menaikkan harga BBM segera meskipun biaya energi global meningkat, dengan tujuan menjaga stabilitas ekonomi domestik. Meskipun memiliki keuntungan jangka pendek, perubahan yang tertunda memiliki konsekuensi yang signifikan: Risiko kenaikan harga di masa depan (beban penundaan): tekanan fiskal meningkat saat penundaan penyesuaian harga dilakukan, sehingga pemerintah mungkin perlu melakukan penyesuaian harga yang lebih besar pada titik tertentu.
Bergantung pada kapasitas APBN, keberlanjutan kebijakan sangat bergantung pada: Ketersediaan ruang fiskal Kemampuan pemerintah untuk membiayai subsidi atau kompensasi Eksposur terhadap fluktuasi harga minyak di seluruh dunia Jika harga minyak terus meningkat, beban fiskal akan meningkat dan kebutuhan untuk penyesuaian harga akan semakin cepat.
Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi regional dan pembangunan, kebijakan yang menahan harga BBM memiliki potensi strategis untuk meningkatkan ekonomi lokal, terutama di daerah dengan struktur ekonomi yang bergantung pada UMKM dan sektor informal seperti Madura. Penguatan ini dapat dijelaskan secara akademis melalui beberapa mekanisme transmisi berikut:
- Stabilitas Biaya sebagai Fondasi Produktivitas Lokal
Energi, khususnya BBM, dianggap sebagai input antara dalam teori biaya produksi, yang memengaruhi struktur biaya produksi, terutama dalam hal transportasi, distribusi, dan proses operasional. Perubahan harga energi berdampak langsung pada biaya marginal dan total perusahaan. Ketika harga BBM tidak naik, struktur biaya produksi menjadi lebih stabil dan dapat diprediksi. Pelaku bisnis memiliki kemampuan untuk, Mengurangi biaya produksi tanpa tekanan kenaikan harga mendadak, mengurangi kebutuhan untuk penyesuaian harga output, dan mempertahankan tingkat produksi dan kapasitas usaha
- Penguatan Permintaan Agregat Lokal
Menurut pendekatan Keynesian, konsumsi rumah tangga adalah penggerak ekonomi lokal yang paling penting. Pengaruh dari kebijakan, Daya beli masyarakat tetap stabil, konsumsi tidak mengalami penurunan yang signifikan, dan permintaan untuk produk lokal tetap stabil.
Dalam konteks keuangan regional, Memiliki permintaan yang stabil menyebabkan peningkatan aktivitas ekonomi berantai di tingkat lokal.
- Peningkatan Ketahanan Ekonomi Lokal (Local Economic Resilience)
Dalam teori daya tahan regional, suatu wilayah dianggap tangguh jika memiliki kemampuan untuk, Menyesuaikan diri dengan shock dari luar tanpa mengalami kontraksi tajam
Kebijakan BBM tidak berubah,Mengurangi inflasi, menjaga stabilitas ekonomi, dan mengurangi gangguan dalam produksi dan distribusi.Ekonomi lokal menjadi lebih tahan terhadap krisis internasional.
- Penguatan Sirkulasi Ekonomi Internal (Local Economic Circulation)
Dalam perspektif local multiplier theory:. Saat biaya energi tetap stabil, Produksi lokal meningkat, pendapatan lokal tetap beredar, dan transaksi ekonomi antar bisnis lokal meningkat.
Hasilnya adalah, Kemandirian ekonomi lokal bergantung pada peningkatan sirkulasi ekonomi internal.
- Dukungan terhadap Sektor Strategis Lokal
Di daerah seperti Madura, sektor utama meliputi:UMKM tradisional ,Perikanan ,Perdagangan lokal . BBM sebagai input utama, Transportasi hasil produksi, Operasional nelayan ,istribusi barang .Dengan harga BBM stabil, Biaya operasional sektor-sektor tersebut terkendali, Produktivitas tetap terjaga ,Risiko kerugian menurun
- Reduksi Ketimpangan Ekonomi Lokal
Stabilitas harga BBM membantu dari perspektif pengembangan inklusif, Energi tetap tersedia bagi kelompok berpendapatan rendah, mengurangi biaya hidup, dan mempertahankan sektor informal berjalan. Konsekuensi, Ekonomi lokal mendapatkan pengaruh yang lebih luas dan merata.
