KABAR MADURA | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) mengalokasikan anggaran Rp1,9 miliar untuk pengadaan hand tractor pada tahun 2026 guna meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung kebutuhan petani di berbagai wilayah.
Berdasarkan data pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Inaproc, pengadaan alsintan tersebut terbagi dalam dua paket kegiatan dengan nilai anggaran masing-masing Rp525 juta dan Rp1,452 miliar.
Kepala DKPP Sumenep, Chainur Rasyid, mengatakan proses pengadaan saat ini sedang berjalan melalui mekanisme e-katalog dan ditargetkan segera terealisasi agar bantuan dapat segera dimanfaatkan kelompok tani penerima.
“Proses pengadaan saat ini sudah berjalan. Kami berharap pelaksanaannya bisa segera selesai sehingga bantuan dapat langsung disalurkan kepada kelompok tani yang telah mengusulkan,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa Inung itu menjelaskan, bantuan hand tractor tersebut bersumber dari pokok pikiran (pokir) DPRD yang merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang disampaikan saat kegiatan reses.
Menurutnya, alsintan menjadi salah satu kebutuhan penting petani dalam meningkatkan efisiensi pengolahan lahan sekaligus menekan biaya produksi pertanian.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Juhari, menegaskan bahwa program pengadaan hand traktor merupakan bentuk respons nyata terhadap kebutuhan petani yang disampaikan kepada anggota dewan di berbagai daerah pemilihan.
“Bantuan ini lahir dari aspirasi masyarakat yang kami terima saat reses. Karena itu kami berharap realisasinya tidak berlarut-larut agar manfaatnya segera dirasakan petani,” katanya.
Dia juga meminta DKPP memastikan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai aturan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan.
Juhari, juga menekankan pentingnya pengawasan dalam proses distribusi bantuan agar benar-benar diterima kelompok tani yang membutuhkan.
Menurutnya, bantuan alsintan harus menjadi instrumen peningkatan produktivitas pertanian, bukan sekadar program pengadaan barang.
“Kami ingin bantuan ini tepat sasaran dan benar-benar dimanfaatkan oleh kelompok tani yang aktif. Jangan sampai alsintan hanya menjadi aset yang tidak digunakan secara maksimal. Pengawasan harus diperketat mulai dari proses pengadaan hingga penyaluran,” tegas Juhari.
Dia juga berharap pemerintah daerah terus memperkuat dukungan terhadap sektor pertanian, mengingat sektor tersebut masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Sumenep.
“Petani membutuhkan dukungan nyata, baik berupa alat pertanian, sarana produksi maupun pendampingan. Karena itu program seperti ini harus terus diperkuat dan dilaksanakan secara transparan serta akuntabel,” tambahnya. (ara/waw)
