KABAR MADURA | Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan belum berani menentukan arah rekomendasi pasangan calon (paslon) ke Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPP. Saat ini, partai berlambang Ka’bah itu sedang menunggu hasil kajian dan survei yang dilakukan secara internal untuk menentukan arah rekomendasi peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
Ketua DPC PPP Pamekasan R Wazirul Jihad menyampaikan, pengajuan rekomendasi kepada DPP PPP sampai saat ini masih belum dilakukan. Pihaknya masih melakukan kajian secara internal, sembari menunggu hasil survei empat kader yang masuk bursa pencalonan.
Diungkapkan Wazir, survei internal yang dilakukan oleh DPC PPP Pamekasan, diperkirakan akan selesai pada pekan keempat Juni 2024. Hasil survei itu dipastikan akan berpengaruh terhadap rekomendasi yang akan disampaikan DPC PPP Pamekasan ke DPP PPP.
“Tahap awal sudah kami bincangkan di internal, untuk tahap lanjutan kami masih belum bahas di internal,” paparnya, Senin (24/6/2024).
Wazir menjelaskan, saat ini ada empat kader PPP yang ditugaskan untuk melakukan konsolidasi ke masyarakat, Achmad Baidowi, Achmadi, Abd Rasyid Fansori dan Halili.
Kendati belum bisa memastikan siapa yang akan memperoleh rekomendasi partai, namun bisa dipastikan satu dari empat kader itu akan diusung sebagai calon bupati pada pilkada mendatang.
Sementara untuk figur yang akan mendampingi sebagai calon wakil bupati, Wazir mengaku sudah ada beberapa partai yang berkomunikasi untuk memasangkan kadernya dengan kader PPP. Diantaranya, Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, dan Partai Bulan Bintang (PBB).
Di samping ada Partai Amanat Nasional (PAN) yang tertarik untuk berkoalisi bersama PPP, dengan catatan figur yang diberi rekomendasi PPP untuk maju sebagai calon Bupati Pamekasan adalah Achmad Baidowi.
“Kami masih menunggu informasi selanjutnya (cawabup, red) dari PPP, kami masih menggodok potensi calon yang akan menang nantinya,” ujarnya.
Ditambahkan Wazir, dalam waktu dekat DPC PPP Pamekasan akan memanggil empat kader yang sudah diberi tugas melakukan konsolidasi. Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti fakta-fakta hasil survei di lapangan dan beberapa persyaratan lainnya yang perlu dipersiapkan.
“Jadi masih banyak tahapan, karena rekomnya dari DPP, kami menginformasikan semuanya kepada wilayah dan wilayah kepada kepada DPP, semuanya nanti keputusannya ada di DPP,” tutupnya.
Pewarta: Khoyrul Umam Syarif
Redaktur: Miftahul Arifin
