KABAR MADURA |Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan menggelar Sidang Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Bupati mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 di Ruang Sidang DPRD Pamekasan, Senin (10/11/2025).
Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur menyampaikan, arah kebijakan keuangan daerah yang disampaikan bupati dalam nota keuangan tersebut akan menjadi bahan telaah serius oleh dewan. Salah satu poin yang menjadi perhatian utama adalah penurunan perolehan anggaran daerah sebesar lebih dari Rp240 miliar.
“Yang jelas APBD kita susut sekitar Rp240 miliar lebih tahun 2026. Itu karena kebijakan fiskal presiden yang mengalihkan programnya dari proyek pembangunan ke Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program lainnya. Saya kira sudah bagus itu,” ujarnya usai memimpin rapat paripurna.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menegaskan, pembahasan awal akan difokuskan pada proyek pembangunan, dana desa, dan program pengentasan kemiskinan. Dia juga menilai perlu adanya penambahan alokasi anggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan.
Dalam waktu 30 hari ke depan, lanjut Ali Masykur, pihaknya akan menelaah secara mendalam komposisi belanja publik dan belanja pegawai agar dapat dipastikan bahwa kepentingan masyarakat benar-benar terakomodasi.
“Kami akan telaah kembali, apakah APBD 2026 ini benar-benar memihak kepada rakyat atau belum,” tegasnya.
Untuk memperkuat analisis tersebut, DPRD akan melibatkan konsultan independen guna memastikan seluruh program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kami akan kaji satu per satu dinas, agar APBD 2026 benar-benar berpihak kepada rakyat,” lanjutnya.
Ali Masykur menilai nota keuangan yang disampaikan bupati sudah realistis dengan kondisi fiskal daerah saat ini. Sebab itu, pihaknya menargetkan pembahasan Raperda APBD 2026 dapat rampung maksimal pada 30 November mendatang.
Sementara itu, Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman menuturkan, penyusunan anggaran APBD 2026 selanjutnya akan dibahas dan disetujui bersama antara eksekutif dan legislatif, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Struktur APBD 2026 Pamekasan akan mengalami banyak perubahan, dikarenakan banyak penurunan dana transfer,” katanya. (rul/ong)
