Fauzi As menilai KEK Tembakau Madura layak diperjuangkan sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan hilirisasi komoditas lokal. Namun, tantangan regulasi cukai, resistensi industri, dan desain fiskal menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Kebijakan Fiskal
Belanja Pegawai Capai 32 Persen, Pemkab Bangkalan Belum Pertimbangkan Merumahkan PPPK Paruh Waktu
Belanja pegawai Pemkab Bangkalan mencapai 32 persen dari APBD. Pemerintah daerah menegaskan belum mempertimbangkan merumahkan PPPK paruh waktu dan memilih langkah rasionalisasi sambil menunggu kebijakan pusat.
Ekonomi Indonesia di Persimpangan: Stabil di Data, Rapuh di Realitas
Di balik stabilitas indikator makro, ekonomi Indonesia masih menghadapi tantangan daya beli, ketenagakerjaan, dan ketimpangan. Simak analisis lengkapnya.
DPRD Pamekasan Janji Kawal APBD 2026 Tetap Prorakyat
DPRD Pamekasan menelaah Nota Keuangan Bupati terkait Raperda APBD 2026. Ketua DPRD Ali Masykur menegaskan pembahasan akan difokuskan pada proyek pembangunan, dana desa, dan pengentasan kemiskinan agar anggaran benar-benar berpihak kepada rakyat.
DPRD Pamekasan Sahkan APBD-P 2025, Fokus pada Efisiensi dan Kepentingan Rakyat
DPRD Pamekasan resmi menetapkan APBD Perubahan 2025. Ketua DPRD Ali Masykur menegaskan, penyesuaian anggaran difokuskan pada efisiensi dan kepentingan masyarakat, sementara Bupati Kholilurrahman apresiasi sinergi eksekutif-legislatif.
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.