KABAR MADURA | Maraknya pemberitaan terkait dugaan penyajian menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak layak konsumsi oleh sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumenep kian menjadi sorotan publik.
Isu tersebut ramai diperbincangkan di media dan media sosial, memicu kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas makanan yang dikonsumsi penerima manfaat.
Menanggapi kondisi tersebut, Komisi IV DPRD Sumenep menilai perlu adanya langkah serius dari pemerintah daerah. Anggota Komisi IV DPRD Sumenep, M. Ramzi, secara tegas meminta agar segera dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawas SPPG guna memastikan mutu, keamanan, dan kelayakan menu MBG benar-benar terjamin.
“Program MBG ini menyangkut kesehatan masyarakat, terutama anak-anak. Kalau tidak ada pengawasan ketat, potensi penyimpangan sangat besar. Karena itu, Satgas Pengawas SPPG harus dibentuk agar kualitas menu benar-benar terkontrol,” tegas M. Ramzi.
Dia menambahkan, pengawasan tidak cukup hanya bersifat administratif, tetapi harus menyentuh langsung proses pengolahan, kebersihan dapur, kualitas bahan baku, hingga distribusi makanan ke penerima manfaat.
Politisi Partai Hanura Sumenep itu, berharap pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap kritik publik dan segera mengambil langkah konkret. Pembentukan Satgas Pengawas SPPG dinilai penting tidak hanya untuk merespons isu yang berkembang, tetapi juga sebagai upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak terus berulang.
Menariknya, salah satu pelaku SPPG di Sumenep mengakui bahwa sistem pengawasan di Sumenep memang berbeda dibandingkan daerah lain. Ia menyebut, di beberapa kabupaten/kota lain, Satgas SPPG sudah lebih dulu dibentuk untuk mengawasi jalannya program MBG secara rutin dan menyeluruh.
“Di daerah lain sudah ada Satgas khusus yang mengawasi SPPG, mulai dari menu sampai proses penyajiannya. Di Sumenep, sistem itu belum ada, sehingga pengawasan masih terbatas,” ungkapnya. (ara/waw)
