KABAR MADURA | Draft Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 belum diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan.
Terbukti, Ketua DPRD Pamekasan Ali Maskur sampai saat ini belum memegang draf tersebut. Berkas-berkas itu rupanya masih belum tuntas prosesnya di tataran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Kendati demikian, Politisi PPP itu memaklumi, meskipun di daerah lain sudah selesai. Saat ini, kata Ali Masykur, pihaknya masih menunggu draf KUA-PPAS tersebut untuk segera dibahas antara legislatif dan eksekutif.
Menurutnya, dokumen tersebut merupakan dasar penting untuk menentukan arah kebijakan dan pembiayaan pembangunan di sisa tahun anggaran 2025.
“Sejauh ini saya belum menerima draft KUA-PPAS APBD Perubahan 2025. Namun, tentu kami memaklumi karena TAPD masih melakukan proses penyusunan. Kalau sudah rampung, pasti akan disampaikan ke DPRD,” paparnya, Kamis (21/8/2025).
Dikatakan, keterlambatan penerimaan draft tersebut masih dalam batas wajar. Ia memahami adanya mekanisme dan tahapan yang harus diselesaikan oleh TAPD sebelum diserahkan kepada legislatif.
“Kami sudah bersurat dan sudah dibalas melalui surat juga. Ya, mungkin pak bupati harus menyesuaikan dengan keterbatasan anggaran, efisiensi, kemudian menyesuaikan dengan visi dan misinya itu yang mungkin disinkronkan,” paparnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan, Masrukin membenarkan bahwa penyusunan draft KUA-PPAS APBD Perubahan 2025 masih berjalan.
“Jadi TADP sedang menggodok betul, disamping jadwal memang sudah mendekati akhir, dan sudah ditagih oleh DPRD agar segera dimasukan,” ungkapnya.
Diakuinya, postur APBD Pamekasan masih defisit, makanya APBD Perubahan masih dicarikan formulasi dan solusi. Maka solusinya dengan efisiensi, sebab nominalnya kurang lebih Rp100 miliar.
“Maka diskusinya adalah efisiensi, karena mencari sumber pendapatan lain sangat sulit, karena volumenya terlalu tinggi defisitnya,” imbuhnya.
Dia berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif dapat memastikan keberlanjutan program pembangunan dan pelayanan masyarakat di Pamekasan tetap berjalan optimal. (rul/ong)
