Oleh: Subairi Muzakki (Ketua Tim Penyusun Naskah Akademik KEK Tembakau Madura, KAMURA)
Di kota-kota besar, orang Madura sudah lama menjadi metafora kerja keras. Mereka bangun lebih pagi, pulang lebih malam, dan hampir tak pernah terlalu memilih pekerjaan.
Warung Madura, tukang sate, besi tua, pasar ternak, hingga kerja serabutan di sudut-sudut kota, semuanya pernah menjadi panggung ketekunan itu. Di baliknya ada satu etika hidup yang ringkas: mon alakoh, adhaging—kalau bekerja, harus ada hasilnya.
Karena itu, pertanyaan tentang Madura sesungguhnya bukan soal ada atau tidaknya etos kerja. Etos itu justru terlalu nyata. Persoalannya adalah mengapa etos kerja yang demikian kuat belum berhasil mengangkat pulau asalnya keluar dari lingkar kemiskinan?
Pertanyaan itu terasa makin menggigit ketika dibenturkan pada statistik yang menempatkan Madura sebagai kantong kemiskinan tertinggi di Jawa Timur. Sampang bahkan dicatat dengan persentase penduduk miskin 20,61 persen pada 2025, sekaligus menjadi salah satu yang tertinggi di Jawa.
Data pembangunan manusianya juga menunjukkan tertinggal: pada 2025 IPM Bangkalan baru 68,15, Pamekasan 71,64, dan Sumenep 70,54; sementara Sampang masih 67,23. Artinya, kerja keras memang ada, tetapi mesin yang mengubah kerja keras menjadi kesejahteraan belum pernah bekerja secara adil.
Kuntowijoyo memberi petunjuk paling awal untuk membaca paradoks itu. Madura dibentuk oleh ekologi tegalan: tanah kapur, lahan kering, irigasi terbatas, musim yang keras, dan hasil pertanian yang tak pernah benar-benar pasti.
Dalam kerangka seperti itu, etos kerja tinggi lahir bukan dari kemewahan, melainkan dari ancaman. Orang Madura bekerja keras karena alamnya tidak memberi ruang bagi kemalasan.
Mereka hemat bukan karena bakhil, melainkan karena ketidakpastian adalah pengalaman sehari-hari. Mereka merantau bukan semata ambisi, tetapi strategi rasional untuk bertahan.
Naskah Akademik KEK Tembakau Madura yang disusun KAMURA menguatkan gambaran ini: Madura adalah salah satu kawasan agro-ekologi lahan kering paling ekstrem di Indonesia, dengan curah hujan relatif rendah dan struktur tanah karst yang membatasi pilihan komoditas.
Dalam kondisi semacam itu, kerja keras melahirkan daya tahan, tetapi tidak otomatis melahirkan akumulasi kekayaan.
Di titik ini, kita bisa mulai melihat inti soal: etos kerja adalah modal moral, bukan jaminan ekonomi. Ia bisa membuat seseorang bertahan, tetapi tidak selalu membuat suatu wilayah maju.
Sebab wilayah maju memerlukan lebih dari sekadar orang-orang rajin. Ia memerlukan struktur yang mampu mengubah ketekunan menjadi nilai tambah, dan nilai tambah menjadi kesejahteraan kolektif.
Madura selama ini justru bergerak di struktur sebaliknya: rakyatnya rajin, tetapi ekonominya bocor; manusianya ulet, tetapi rantai nilainya dikuasai di luar; perantaunya sukses, tetapi kampung halamannya tetap menjadi pemasok tenaga dan bahan mentah.
Dalam bahasa Max Weber, ada semacam “spirit of capitalism” dalam masyarakat Madura: kerja sebagai panggilan moral, penghematan sebagai asketisme ekonomi, dan akumulasi aset sebagai bentuk kehormatan.
Tetapi di Madura, spirit itu punya satu perbedaan mendasar dari kapitalisme Barat: ia terlalu sering berhenti pada survival keluarga, belum naik menjadi transformasi struktural wilayah.
Itulah sebabnya tradisi menabung orang Madura sering menghasilkan paradoks tersendiri. Remoh, bhubuwân, pembelian tanah, investasi sapi, dan emas adalah bukti bahwa masyarakat ini paham akumulasi.
Mereka tidak hidup tanpa perhitungan. Mereka justru sangat rasional. Hanya saja, rasionalitas itu lebih banyak diarahkan untuk keamanan keluarga, status sosial, dan jaring pengaman komunal ketimbang untuk investasi produktif berskala kawasan.
Uang dari rantau pulang sebagai rumah, tanah, sapi, atau emas—aset yang penting bagi martabat keluarga, tetapi tidak menciptakan pabrik, pasar kerja, atau industri pengolahan yang bisa mengangkat desa secara kolektif.
Dari sini lahir pemandangan yang ironis: rumah-rumah tampak lebih baik, tetapi ekonomi lokal tetap sempit; keluarga menjaga kehormatan, tetapi wilayah tidak bergerak cukup cepat.
Di sanalah kemiskinan Madura berbeda dari sekadar kemalasan. Ia lebih dekat pada kemiskinan struktural.
Naskah Akademik KAMURA menyebut secara terang bahwa Madura tertinggal bukan karena rendahnya kemauan bekerja, melainkan karena posisinya sebagai wilayah hulu yang terus-menerus kehilangan nilai tambah.
PDRB per kapita empat kabupaten di Madura konsisten berada di kelompok terbawah di Jawa Timur, sementara manfaat ekonomi dari komoditas primer lebih banyak dinikmati pusat-pusat pengolahan di luar pulau. Dalam bahasa yang lebih telanjang: Madura bekerja, tetapi yang memanen margin pihak luar.
Contoh paling jelas ada pada tembakau. Secara ekologis, tembakau cocok dengan lahan kering Madura. Secara sosial, ia menyerap tenaga kerja besar dan menjadi bagian dari struktur hidup masyarakat.
Tetapi secara ekonomi, tata niaganya bertahun-tahun menempatkan petani sebagai pihak terlemah. Harga sering ditentukan sepihak, standar mutu tidak transparan, dan industrialisasi bernilai tambah tinggi justru terkonsentrasi di luar wilayah produksi.
Bahkan distribusi DBHCHT lebih besar mengalir ke daerah pengolahan dibanding ke sentra bahan baku seperti Madura.
Jadi, ketika orang bertanya mengapa Madura tetap miskin, salah satu jawabannya ialah karena hasil kerja keras orang Madura terlalu lama berhenti di daun, sementara nilai tambahnya berpindah ke pabrik, gudang, dan pusat distribusi di luar pulau.
Lalu datanglah Suramadu membawa janji bahwa jarak akan diakhiri dan kemiskinan akan dipercepat mundur. Tetapi sejarah pembangunan menunjukkan bahwa infrastruktur, betapapun megahnya, tidak pernah cukup bila tidak disertai perubahan struktur ekonomi lokal.
Naskah Akademik KAMURA mencatat bahwa meski Suramadu dibangun untuk memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan, data kemiskinan dan IPM empat kabupaten di Madura tetap berada di papan bawah.
Ia menghubungkan Madura ke pusat pertumbuhan, tetapi tidak dengan sendirinya menjadikan Madura pusat pertumbuhan.
Di sinilah etos kerja Madura sering salah dibaca. Banyak orang mengira kerja keras itu pasti akan menyelamatkan. Padahal kerja keras tanpa kelembagaan, tanpa hilirisasi, tanpa akses modal yang adil, dan tanpa kebijakan wilayah yang berpihak hanya akan membuat sebuah masyarakat bertahan lebih lama dalam kesulitan.
Orang Madura bisa merantau lebih jauh, bekerja lebih tekun, berhemat lebih ketat, dan menanggung lebih banyak beban—tetapi semua itu bisa tetap berakhir pada stagnasi bila pulau asalnya tidak memiliki mesin ekonomi yang memproses kerja keras menjadi kemakmuran.
Dari sini, pertanyaan “mengapa Madura tetap miskin?” harus dijawab dengan jujur: bukan karena orang Madura malas, bukan karena mereka tidak punya etos, bukan pula karena mereka kurang berani mengambil risiko.
Justru sebaliknya. Madura miskin karena terlalu lama dipaksa bertahan dengan modal budaya yang besar di tengah struktur ekonomi yang kecil.
Ia miskin karena kekuatan manusianya tidak pernah benar-benar dipertemukan dengan desain pembangunan yang berakar pada potensi lokal. Ia miskin karena rantau menjadi katup pengaman, bukan jembatan pulang bagi industrialisasi. Ia miskin karena komoditas unggulannya lebih sering menjadi sumber nafkah sesaat ketimbang fondasi transformasi wilayah.
Itu sebabnya gagasan KEK Tembakau Madura menjadi relevan. KEK diposisikan bukan sekadar kawasan industri, melainkan instrumen afirmatif untuk mengoreksi relasi hulu-hilir yang timpang, menginternalisasi nilai tambah di wilayah produksi, dan menjadikan petani serta pelaku usaha lokal tidak terus-menerus berada di pinggir.
Di sinilah letak jalan keluarnya: bukan mengajari orang Madura bekerja lebih keras—karena itu sudah mereka lakukan berabad-abad—melainkan membangun sistem agar kerja keras itu tidak lagi bocor keluar dari pulau.
Pada akhirnya, Madura memberi kita pelajaran yang pahit tetapi penting. Sebuah masyarakat bisa memiliki etos kerja yang tinggi, disiplin yang kuat, tradisi menabung yang matang, keberanian merantau, dan solidaritas komunal yang kokoh—tetapi tetap miskin bila negara dan pasar bekerja dengan tata yang timpang.
Maka, problem Madura bukan kekurangan etos kerja. Problemnya adalah kekurangan keadilan struktural.
Dan mungkin, justru karena itulah pertanyaan paling penting hari ini bukan lagi apakah orang Madura mau bekerja keras? Pertanyaan yang lebih jujur adalah kapan kerja keras orang Madura mulai dibalas oleh sistem yang adil?
