Oleh Chudori Sukra*)
Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, termasuk pelopor yang sering memperingatkan bangsa Indonesia, bahwa perkara Islam dan Indonesia sudah selesai; tidak perlu diperdebatkan lagi! Gus Dur memiliki sisi keislaman dalam hal ideologi dan spiritualitas, tapi juga sangat kental nuansa kejawaannya, dari sisi kultur dan kebudayaan.
Barangkali banyak penulis yang melihat dari perspektif lain, meski dengan bahasa yang berbeda, namun mengandung esensi yang kurang lebih sama. Untuk itu, saya ingin menelaah ke-Gusduran dalam aspek-aspek yang lebih filosofis dan antropologis.
Sebagai sahabat dekat Y.B. Mangunwijaya, sastrawan Yogyakarta, serta penyimak karya-karya Pramoedya Ananta Toer, Gus Dur memiliki sikap hidup dan pandangan tersendiri sebagai seorang kiai dan priyai Jawa. Dia terbilang kenyang dalam menelaah narasi keislaman maupun keindonesiaan, dari sudut pandang kejawaannya.
Bagi Gus Dur, kemenangan kompeni Belanda atas Pangeran Diponegoro, yang dipicu oleh perang berkepanjangan (1825-1830), telah mengakibatkan identitas Islam dan Jawa semakin terkoyak dan terpecah-belah. Para intelektual dan sejarawan kita, tersusupi ide-ide para akademisi kolonial yang memiliki agenda besar untuk mempertentangkan Islam dan Jawa di Nusantara. Tradisi kesarjanaan dari kaum akademisi kita, dengan sendirinya terkondisikan secara ilmiah pada literatur-literatur yang menjadi agenda politik mereka.
Dalam dokumen Serat Purwakanda nampak adanya manipulasi dokumen sastra Jawa kuno (Kanda) dengan sengaja mengubah tafsiran Ronggowarsito (Serat Paramayoga) di sekitar istana Surakarta. Karya sastra itu menyampaikan pesan yang dilegitimasi keraton Jawa, untuk mempertentangkan Pangeran Diponegoro yang digambarkan sebagai figur Togog yang berburuk rupa.
Sedangkan, Sang Hyang Samba yang tampan dan baik hati digambarkan sebagai sosok Hamengku Buwono V yang usianya masih balita. Kemudian, pihak Belanda dan Patih Danurejo (paman HB V) yang bersekongkol, tentu saja dikonotasikan sebagai Semar dan Bathara Narada, yang dianggap paling berwenang untuk menjaga orang-orang Jawa di Nusantara.
Pada masa itu dunia politik, sastra dan religiusitas merupakan satu paket, sebagai pelaksanaan pra rencana Tuhan ke dalam layar duniawi. Pihak Belanda semakin gencar (meski terselubung) mendakwahkan pemahaman narasi anti-Islam dengan berbagai macam cara. Bagaimanapun Islam adalah satu-satunya ideologi yang dituduh menghambat kepentingan mereka untuk meraih kekayaan, kekuasaan, dan dominasi Gereja (gold, glory and gospel).
Ketiga agenda itu merupakan satu kesatuan, yang terus-menerus diperjuangkan oleh bangsa Eropa selama melakukan penjajahan dan ekspansi ke berbagai benua. Selama Islam masih menjadi identitas penyatu kejawaan, maka kekuasaan Belanda atas wilayah Nusantara, tidak bakal tenang dan nyaman sampai kapanpun.
Hingga saat ini, generasi kakek-nenek saya bahkan menilai pendudukan tentara Israel atas Palestina sebagai “kapir londo”, suatu yel-yel yang nampaknya terus hidup selama berabad-abad. Yel-yel semacam itu memang dihidupkan sejak zaman Trunajaya hingga Surapati. Di sisi lain, Pangeran Diponegoro dalam sejarahnya (Babad Diponegoro) juga meyakinkan para jamaah dan pengikutnya dengan istilah “Prang Sabilillah” untuk menangkal kesewenangan dan ketidakadilan yang digencarkan pihak penjajah.
Propaganda bahasa
Kita bisa memahami ketika sejarawan Nancy Florida menganggap penting siasat Belanda yang segera mendirikan Institut Bahasa dan Budaya (Het Instituut voor de Javansche Taal) di Surakarta setelah melumpuhkan Diponegoro.
Ketahuilah, wahai akademisi dan cendekiawan milenial, inilah sebuah lembaga javanologi pertama yang menjadi cikal bakal berdirinya Universitas Leiden dan Delft di negeri Belanda. Sebuah perguruan tinggi yang mendadak didirikan hanya selang dua tahun (1832) setelah Belanda mendeklarasikan kemenangannya atas pejuang Sabilillah (Diponegoro). Dengan kata lain, maka dikerahkan para sarjana dan akademisi untuk mempropagandakan bahasa dan budaya, yang berarti “menjinakkan” kejawaan yang dianggap belum terintrusi aspek revolusioner dari “agama padang pasir”, yang terus-menerus merecoki kepentingan kaum penjajah.
Pada gilirannya, lembaga-lembaga yang didirikan Belanda adalah upaya me-redefinisi ke-Jawaan yang otentik, yang dianggap belum terkontaminasi oleh ajaran-ajaran Islam. Upaya menyingkirkan unsur Islam dari ke-Jawaan ini tergambar jelas dalam novel Pikiran Orang Indonesia, terutama pada tokoh Haris dan Arif yang direkrut oleh kepentingan penguasa Orde Baru, yang presidennya jelas-jelas adalah bekas pegawai pemerintah Hindia Belanda (KNIL).
Itulah mengapa Soeharto, melalui kendaraan partainya, terus-menerus menganggap kekuatan NU (Gus Dur) adalah biang keladi yang merecoki jalannya kepentingan keraton (Cendana). Secara sanad dan ajaran, kita bisa memahami ketika menyelidiki asal-usul penulis novel tersebut, yang juga memiliki basis keislaman dari kultur keluarga besar NU di Banten.
Orang tuanya Hafis (K.H. Ahmad Azhari) pernah mengajar di pesantren Al-Jauharotunnaqiyah, suatu pesantren NU tertua yang didirikan K.H. Abdul Latif di Cibeber, Kota Cilegon, tempat Sultan Hasanuddin menapakkan jejak perjuangannya untuk penyebaran Islam di wilayah barat kerajaan Sunda (Pasundan).
Proyek kebudayaan
Maka, dicarilah segala kekeliruan dan kesalahan sekecil apapun, agar dapat melumpuhkan, menjegal, bahkan memisahkan aspek keislaman dengan ke-Jawaan. Padahal, secara akademik, mestinya mereka mengupayakan riset dan penelitian tentang keragaman budaya-budaya lokal di Nusantara. Akan tetapi, yang dikerjakan justru proyek-proyek “proposal” yang mengusik dan memecah-belah bangunan integritas keislaman orang Jawa.
Pada aspek inilah yang membuat Gus Dur merasa jengkel, karena sebagai sarjana dan akademisi yang melanglang-buana ke berbagai mancanegara, seakan ia merasakan adanya anomali pendidikan, yang menurut Hafis Azhari sebagai novelis, “Adanya anomali kesusastraan Indonesia selama 32 tahun rezim militerisme Orde Baru.”
Dalam karya Ronggowarsito (Wirid Hidayat) nampak jelas nuansa keislaman dalam argumentasi “tingkeban” (mitoni) yang selaras dengan ajaran sufi tentang “martabat ketujuh”. Bandingkan dengan selamatan 7 bulan bayi dalam kandungan, juga tahlilan 7 hari setelah kematian, dalam hubungannya dengan perjalanan alam ruh mencapai tangga-tangga ilahiyah.
Dalam narasi anti Islamisasi ini, menurut sejarawan Irfan Afifi dalam bukunya “Sabdapalon Nayagenggong”, setidaknya ada tiga manuskrip yang meskipun pihak Belanda tidak terang-terangan agar orang Jawa memilih Kristen, tetapi secara blak-blakan mereka “dijegal” untuk berkiblat pada ajaran Islam. Ketiga manuskrip tersebut adalah Suluk Gatholoco (1870), Babad Kedhiri (1873) dan Serat Darmagandhul (1879). Usaha pemisahan antara kultur Jawa dan Islam sudah gencar dipropagandakan sejak era Cultuurstelsel alias Politik Tanam Paksa (1830), dibukanya Terusan Suez (1869), diterapkannya sistem pendidikan kolonial di masa Politik Etis (1901), lalu munculnya gerakan revivalisme dan modernisme Islam dari Mesir dan India (Pakistan), terutama oleh Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Sakib Arsalan, Muhammad Iqbal, hingga Sayid Husein Nasr dan banyak lagi yang lainnya.
Untuk itu, kejengkelan Gus Dur bukannya tanpa alasan. Ia mengandung “sanad” yang senada dengan kejengkelan Pramoedya Ananta Toer hingga R.A. Kartini. Mereka sama-sama menggugat ketidakadilan sistem yang diberlakukan kolonial, yang cenderung memeras dan merampas kemerdekaan jiwa manusia Nusantara.
Indoktrinasi kolonial sudah terbaca gamlang oleh mereka. Menurut Gus Dur, sistem birokrasi politik dan budaya yang didiktekan kolonial, kelak akan mengancam universalitas Islam yang bersinergi dengan kearifan lokal Jawa, sebagai akibat dari hasil kodifikasi dan pemetaan filologis-arkeologis keilmuan para sarjana kolonial. Dengan sasaran utama, demi mengelola hubungan kekerabatan dengan masyarakat jajahan.
Percetakan-percetakan buku, kitab-kitab Islam, bahkan Alquran dan hadis Nabi, yang dibatasi oleh mereka secara oligarkis, meniscayakan seorang Kartini menggeliat dan meronta-ronta, mengapa sebagai muslimah ia tak pernah menemukan Alquran sejak kecil? “Itulah yang membuat kakaknya, Sosrokartono menyarankan Kartini agar menuntut ilmu keislaman kepada para ulama, khususnya kepada Kiai Saleh Darat di Semarang,” tegas Gus Dur.
*) Anggota Mufakat Budaya Indonesia (MBI), juga Pengasuh Pondok Pesantren Riyadlul Fikar, Serang, Banten.
