KABAR MADURA | Pendidikan madrasah, baik tingkat RA, MI, MTs, MA dan Madrasah Diniyah memiliki peran yang strategis dalam upaya mencerdaskan anak-anak bangsa. Namun, keberadaan pendidikan madrasah saat ini masih dianggap pendidikan “kelas dua”.
Demikian penegasan Ketua Umum (Ketum) Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI) Moh. Ali Muhsin, Sabtu (3/2/2024). Kata Muhsin, hal ini terjadi karena penyelenggaraan madrasah masih menghadapi sejumlah masalah besar, mulai seperti persoalan pengelolaan hingga rendahnya mutu pendidikan madrasah.
“Padahal madrasah telah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional,” tegas Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI Pamekasan itu.
Kondisi tersebut, kata Muhsin, tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang kurang maksimal dalam memperhatikan pendidikan Madrasah. Khususnya, berkenaan dengan kesejahteraan guru madrasah yang sampai saat ini masih terabaikan.
Dijelaskan, guru-guru madrasah saat ini masih banyak yang hanya menerima honor Rp50 ribu perbulannya, bahkan ada guru yang tidak diberi honor samasekali. Kondisi itu dialami rata-rata oleh guru yang mengabdikan dirinya di Madrasah Diniyah (MD).
Khusus kesejahteraan guru MD, ujar Muhsin, saat ini masih menjadi kewajiban pengelola madrasah; tidak ada suntikan khusus yang memang dianggarkan oleh pemerintah, sehingga menyebabkan kesejahteraan guru sangat memprihatinkan.
Sebab itu, PGMNI Jatim menilai sangat penting bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk memiliki dan menyampaikan komitmennya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para guru madrasah kepada publik.
“Selama debat berlangsung masih belum ada yang berani secara spesifik memaparkan program atau visi dan misinya berkenaan dengan kesejahteraan guru madrasah,” ungkapnya.
Pada debat terakhir nanti, PGMNI Jatim menantang agar capres-cawapres berani untuk berkomitmen dan memaparkan visi dan misinya untuk kesejahteraan guru Madrasah. Sebab hal itu, menjadi bagian penting yabg sangat ditunggu-tunggu oleh guru Madrasah di pelosok negeri yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.
Capres dan cawapres penting untuk memiliki komitmen itu, karena pendidikan sebagai pilar pembangunan yang secara tegas sudah tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Sesuai alinea ke-4 salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah mencerdaskan Kehidupan Bangsa. Kiprah madrasah dalam membangun karakter bangsa dengan penanaman nilai-nilai agama tidak perlu diragukan lagi dalam penyelenggaraan pendidikan.
“Penyeleggaraan pendidikan madrasah telah mendorong pendidikan di Indonesia semakin besar. Membantu pencapaian wajib belajar, serta meningkatkan angka partisipasi sekolah di Indonesia sebagai bagian integral dalam Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas),” tukasnya.
Pewarta: Moh. Farid
Redaktur: Sule Sulaiman
