Oleh: Dr. ACHMARUL FAJAR, SE.,MM
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Madura
KABAR MADURA | Dalam perspektif makro ekonomi, geopolitik global, khususnya geopolitik konflik, antara produsen energi Rusia dan Ukraina serta konflik di Timur Tengah , telah menyebabkan munculnya krisis energi global yang disebabkan oleh harga minyak global, gangguan dalam rantai pasokan energi, dan peningkatan ketidakstabilan pasar internasional. Ketegangan antara produsen energi Rusia dan Ukraina serta konflik di Timur Tengah telah menyebabkan munculnya krisis energi global yang disebabkan oleh fluktuasi harga minyak global, gangguan dalam rantai pasokan energi, dan peningkatan ketidakstabilan pasar internasional . Fluktuasi harga energi yang disebutkan di atas kemudian ditransmisikan ke negara-negara berkembang, seperti Indonesia, melalui mekanisme pertukaran internasional dan impor energi. Dampak lanjutan dari peningkatan domestik adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), peningkatan inflasi yang bersifat cost-push inflasi, tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta nilai tukar rupiah, dan, pada akhirnya, memicu kenaikan biaya logistik serta biaya produksi di berbagai sektor ekonomi .
Konfigurasi geopolitik global menunjukkan bahwa konflik internasional memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi global, khususnya melalui sektor energi. Konfigurasi geopolitik menunjukkan bahwa konflik internasional memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi global, khususnya melalui sektor energi. Dua konflik utama yang saat ini menyebabkan gangguan ekonomi global adalah konflik antara Rusia dan Ukraina serta konflik antara Iran , Israel , dan Amerika Serikat,. yang saat ini menyebabkan gangguan ekonomi global. Rusia telah menjadi salah satu eksportir teratas dunia pengekspor gas dan minyak bumi akibat konflik antara Rusia dan Ukraina. Sanksi sanksi ekonomi yang diberlakukan yang dikenakan oleh negara-negara Barat terhadap Rusia mengakibatkan peningkatan distribusi energi, khususnya di wilayah Eropa. Krisis energi di Eropa, mendorong negara-negara Eropa untuk mencari sumber energi alternatif, sehingga meningkatkan permintaan energi di seluruh dunia,
Konflik Rusia-Ukraina dan eskalasi konflik Iran-Amerika-Israel telah menyebabkan gangguan pada pasokan energi global , termasuk harga gas dan minyak, serta gangguan rantai pasok internasional yang mempengaruhi inflasi (inflasi impor), harga tukar, dan kesulitan keuangan di Indonesia karena peningkatan subsidi energi. Akibatnya, memperlemah perekonomian negara dan biaya produksi menigkat di berbagai sektor, termasuk UMKM.
Penutupan di selat Hormuz merupakan ancaman terhadap jalur energi strategis dunia, yang dilalui sekitar 20 % s/d 30 % distribusi minyak dunia, akan memicu lonjakan harga minyak secara signifikan, sehingga dapat menyebabkan krisis energi global serta mempengaruhi meningkatkan kerentanan Indonesia sebagai negara net importir energi. Harga minyak global yang berpotensi mencapai di atas 100 USD per barel dapat secara signifikan meningkatkan inflasi, yang kemudian akan memengaruhi harga barang dan menaikkan biaya produksi di berbagai sektor ekonomi di Indonesia
Berbagai upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah di Madura untuk mengatasi dampak krisis energi global terhadap struktur ekonomi Madura, dapat dianalisis secara menyeluruh dengan menggunakan pendekatan kebijakan adaptif, memperkuat struktur ekonomi lokal, dan meningkatkan resiliensi UMKM. Secara akademik, strategi-strategi ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa strategi utama berikut:
- Kebijakan Stabilisasi Jangka Pendek (Short-Term Mitigation Policy).
Dengan menggunakan kebijakan stabilisasi, pemerintah daerah berusaha untuk mengurangi dampak langsung kenaikan harga energi. Kebijakan stabilisasi ini mencakup subsidi untuk transportasi dan distribusi lokal, bagi pemerintah daerah yang mampu, khususnya Pemerintah Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep, yang memiliki sumber energi, terutama untuk komoditas strategis seperti pangan dan bahan baku UMKM; operasi pasar dan pengendalian harga untuk menekan inflasi daerah; bantuan langsung kepada UMKM, baik dalam bentuk subsidi energi, bantuan tunai, maupun bantuan langsung lainnya; dan untuk mencegah kontraksi ekonomi lokal secara tidak langsung sebagai akibat dari shock, kebijakan ini melindungi daya beli masyarakat dan kelangsungan usaha. - Penguatan Ketahanan Energi Lokal.
Pemerintah daerah mulai mendorong untuk mengatasi ketergantungan energi. Pengembangan sumber energi alternatif (seperti solar panel untuk UMKM dan energi angin di wilayah pesisir) dan program efisiensi energi bagi pelaku usaha. Untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya luar, Secara teoritis, strategi ini sejalan dengan konsep energy resilience, yaitu kemampuan sistem ekonomi untuk bertahan dan beradaptasi terhadap gangguan energi - Penguatan Struktur Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Industri Lokal.
Pemerintah daerah berusaha meningkatkan daya tahan sektor ekonomi utama melalui pelatihan untuk inovasi dan digitalisasi bisnis kecil dan menengah (UMKM), kerja sama dengan perbankan dan lembaga keuangan mikro, membantu akses pembiayaan, kembangkan klaster industri lokal seperti batik, keris, meubel, dan garam untuk mencapai skala efisiensi. Metode ini dirancang untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing sehingga UMKM dapat bertahan dan berkembang. - Peningkatan konektivitas dan infrastruktur.
Pemerintah daerah melakukan hal-hal berikut untuk mengatasi biaya logistik yang tinggi. Peningkatan infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, konektivitas regional) dan sistem logistik lokal (gudang, penyimpanan dingin untuk perikanan). Integrasi dengan pusat ekonomi regional seperti Surabaya. Untuk memperlancar arus barang dan jasa serta mengurangi biaya distribusi, langkah ini sangat penting. - Diversifikasi Ekonomi Lokal (Diversifikasi Ekonomi).
Pemerintah daerah mendorong untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tradisional yaitu, Pengembangan industri pariwisata yang berbasis budaya lokal, industri kreatif, dan ekonomi digital, serta hilirisasi produk lokal, seperti garam menjadi produk industri bernilai tinggi. Diversifikasi ini berfungsi sebagai shock absorber ketika terjadi krisis dari sumber luar. - Meningkatkan Modal Sosial dan Organisasi Lokal.
Pemerintah daerah di Madura harus juga memanfaatkan, modal sosial yang didasarkan pada budaya dan komunitas lokal Koperasi dan Asosiasi UMKM sebagai jaringan distribusi dan produksi, Kerja sama dengan diaspora Madura untuk investasi dan akses pasar. Metode ini sejalan dengan teori social capital, yang menekankan betapa pentingnya jaringan dan kepercayaan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi. - Pendekatan Kebijakan Terintegrasi (Integrated Policy Approach).
Secara konseptual, strategi pemerintah daerah dapat dipahami sebagai integrasi antara:
- Shock mitigation (meredam dampak langsung)
- Capacity building (meningkatkan kapasitas ekonomi lokal)
- Structural transformation (transformasi ekonomi jangka panjang)
Upaya yang dilakukan pemerintah daerah di Madura untuk menangani krisis energi global menunjukkan bahwa tanggapan kebijakan tidak hanya reaktif tetapi juga transformasional. Pemerintah daerah berusaha membangun resiliensi ekonomi lokal yang mampu mengurangi dampak shock eksternal dan memperkuat kemandirian ekonomi daerah melalui penerapan kebijakan stabilisasi, meningkatkan ketahanan energi, meningkatkan daya saing UMKM, dan diversifikasi ekonomi.
Upaya membangun resiliensi ekonomi lokal di Pulau Madura untuk mereduksi dampak external shock (seperti krisis energi global) menghadapi berbagai tantangan struktural, institusional, dan kultural. Secara akademik, hambatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
- Keterbatasan Fiskal Daerah (Fiscal Constraint).
Pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang terbatas, sehingga ruang untuk memberikan insentif energi atau subsidi UMKM menjadi sempit. Ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat tinggi. Program jangka panjang sering terkendala keberlanjutan anggaran. Dalam perspektif teori desentralisasi fiskal, daerah periferal cenderung memiliki kapasitas fiskal yang lebih rendah daripada wilayah inti. - Kelemahan yang berkaitan dengan Infrastruktur dan Konektivitas.
Meskipun ada upaya pembangunan, masalah utama tetap ada yaitu, Infrastruktur transportasi dan logistik yang tidak merata, terbatasnya fasilitas penyimpanan seperti gudang modern dan gudang dingin untuk hasil laut, dan biaya logistik yang tetap tinggi dibandingkan kota-kota utama seperti Surabaya. Akibatnya, menjadi lebih sulit untuk mencapai efisiensi distribusi. Akibatnya, setiap kenaikan harga energi langsung meningkatkan biaya ekonomi. - Struktur Ekonomi yang Rendah dalam Diversifikasi Ekonomi.
Madura masih bergantung pada industri tradisional, jadi tidak ada sektor alternatif yang ada untuk berfungsi sebagai penyangga krisis atau shock absorber, dan sektor ini rentan terhadap fluktuasi harga dan permintaan. Pergeseran ke sektor yang menghasilkan nilai tambah lebih lambat. Dalam teori transformasi struktur, situasi ini menunjukkan stagnasi pada tahap ekonomi primer dan informal. - Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Penguasaan Teknologi.
Meskipun sumber daya manusia sangat penting untuk ketahanan ekonomi, terdapat beberapa tantangan: tingkat pendidikan dan keterampilan teknis yang rendah, kurangnya literasi digital, dan ketidakmampuan pelaku UMKM untuk beradaptasi dengan inovasi dan perubahan model bisnis, ini menghambat digitalisasi dan efisiensi produksi. - Bergantung Tinggi pada Energi Eksternal.
Sebagai area yang tidak memiliki energi kemandirian, Pasokan BBM sangat bergantung pada distribusi dari luar daerah. Perubahan harga energi di seluruh dunia langsung mempengaruhi biaya lokal. Pengembangan energi alternatif membutuhkan banyak investasi dan teknologi. Ini menyebabkan kondisi energy yang rentan. - Kelemahan dalam Organisasi dan Kolaborasi Kebijakan.
Aspek Tatakelola (Governance). Menghadapi tantangan tambahan, yaitu koordinasi antara lembaga pemerintah belum sempurna, penerapan kebijakan sering tidak konsisten; dan kekurangan monitoring dan evaluasi program. Kelemahan ini mengurangi efektivitas kebijakan publik dari sudut pandang institutional theory. - Kemampuan untuk Mendapatkan Pembiayaan yang Terbatas.
Pelaku UMKM di Pulau Madura menghadapi tantangan yang signifikan: Akses ke kredit perbankan formal, tingginya bunga atau persyaratan agunan, dan tidak memahami keuangan dengan baik.Akibatnya, UMKM tidak memiliki kemampuan untuk beradaptasi dalam hal-hal seperti investasi teknologi atau efisiensi energi. - Faktor-faktor Sosial-Budaya serta Modal Sosial.
Madura memiliki modal sosial yang kuat, tetapi mereka juga menghadapi masalah. Metode bisnis konvensional yang cenderung konservatif, bergantung pada jaringan lokal, tetapi terbatas dalam ekspansi eksternal, dan tidak mengutamakan kerja sama skala besar. Hal ini dapat menghalangi masuk ke pasar yang lebih luas. - Ketergantungan pada Distribusi Eksternal (Trap Pusat-Peripheri).
Sebagai daerah periferal, Madura menghadapi masalah ketergantungan: bergantung pada pasokan barang dari luar, rentan terhadap fluktuasi harga global, sulit membangun kemandirian ekonomi secara cepat. ketergantungan ini meningkatkan dampak shock luar yang menyebar ke seluruh dunia.
Secara keseluruhan, ada banyak tantangan yang dihadapi pemerintah daerah di Madura dalam membangun ketahanan ekonomi lokal, termasuk keterbatasan fiskal, infrastruktur yang tidak memadai, kurangnya sumber daya manusia, dan ketergantungan struktural terhadap energi dan distribusi eksternal. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa membangun resiliensi membutuhkan perubahan kebijakan jangka pendek serta penguatan kelembagaan yang berkelanjutan dan transformasi struktural.
