KABAR MADURA | Meski kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) sudah ditentukan, namun hingga saat ini tahapan rekrutmennnya belum ada kepastian.
Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Sumenep Wijaya Saputra mengatakan, pelaksanaan rekrutmen PPPK masih belum ada petunjuk dari menteri PAN-RB.
“Surat terkait jumlah kuota ada, tetapi saat ini kami masih fokus ke pelaksanaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dulu,” kata dia.
Kuota P3K tersebut terdiri dari sebanyak 374. Sebagian besar yang dibutuhkan merupakan tenaga pendidikan dan kesehatan. Kemudian sisanya tenaga teknis.
Sedangkan perincian untuk P3K, 203 formasinya untuk guru, mulai guru kelas, guru agama, olahraga, kesenian, dan TIK. Kemudian 46 lagi formasinya untuk tenaga kesehatan, dan sisanya lainnya untuk formasi tenaga teknis.
Dijelaskan, pelaksanaan tahapan rekrutmennya diperkirakan tidak sampai akhir tahun. Pihaknya mengaku masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat tentang rekrutmen tersebut.
Atas kondisi itu, anggota DPRD Sumenep Hanafi mendesak agar informasi pelaksanaan segera divalidkan. Dia juga meminta Pemkab Sumenep harus mengusulkan agar kuotanya bisa lebih banyak, mengingat jumlah sumber daya manusia (SDM) di Kota Keris ini sangat banyak.
“Harus segera disampaikan ke publik mengenai kapan rekrutmen PPPK itu dibuka di Sumenep ini,” kata dia.
Terutama formasi pendidik atau guru di ujung timur Pulau Madura ini masih berjumlah puluhan ribu yang belum terkaver, atau masih berstatus honorer. Sehingga diperlukan kuota yang lebih banyak. (ara/waw)
Tetap kawal PPPK th 2024 semangat juang demi masyarakat Sumenep/madura