KABAR MADURA | Tergerak karena maraknya kasus kekerasan seksual anak dan perempuan, Aliansi Masyarakat Sipil menggelar audiensi dengan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Rabu (11/9/2024).
Aliansi Masyarakat Sipil merupakan kelompok yang menaungi beberapa organisasi keperempuanan di Sumenep, di antaranya Srikandi IKA PMII Sumenep, KPI Sumenep, KPPI, LPA Sumenep, LKK PCNU Sumenep, dan LKP3A PC Fatayat NU Sumenep.
Dalam audiensi tersebut, mereka menuntut kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep agar tidak memberikan keringanan sedikit pun terhadap para pelaku.
Koordinator Aliansi Masyarakat Sipil Nunung Fitriana menyampaikan, kedatangannya bertujuan untuk mengadu ke Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo yang mempunyai otoritas kebijakan di kabupaten paling timur Pulau Madura ini.
Terlebih, para pelaku memang selama merupakan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sumenep.
Ketua KPI Sumenep itu juga berujar, tidak boleh ada keringanan hukum bagi para pelaku, mereka harus dihukum seberat-beratnya. Jika ASN, maka wajib dipecat.
“Selama ini yang ada advokasinya itu adalah pelaku, sementara korban tidak ada, maka kami hadir untuk itu dan menuntut pendampingan itu kepada pemerintah,” kata dia.
Dalam catatan aliansinya, terdapat beberapa jumlah kasus yang menjerat perempuan dan anak, sedikitnya pada tahun 2024 ini ada 19 kasus yang masih terus berjalan dan butuh pengawalan.
“Seperti ASN yang melakukan tindakan asusila, yang saat ini masih berkantor di dinas pendidikan, saya harap segera keluar SK pemecatannya. Untuk kasus Kalianget ini saya berharap akan dipecat dengan tidak hormat, hal ini akan memberikan efek jera bagi pelaku dan pembelajaran bagi yang lain,” imbuhnya.
Menanggapi hal itu, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mengaku siap berkomitmen untuk meminimalisir serta melakukan pencegahan terhadap maraknya kasus perempuan dan anak.
“Jadi kami sambut baik beberapa masukan dan aspirasinya, artinya mereka memiliki keinginan untuk berkolaborasi agar penanganan persoalan yang berkaitan dengan kekerasan itu bisa ditangani dengan baik,” kata dia.
Bahkan, ke depannya, Bupati Fauzi berencana menyediakan klinik pengaduan kasus asusila tersebut, termasuk persoalan secara umum di Kota Keris ini. (ara/waw)
