KABAR MADURA | Jika sebelumnya selalu dialokasikan anggaran untuk pembinaan aparatur sipil negara (ASN), tahun 2024 tidak ada lagi lantaran digunakan untuk kegiatan lainnya. Pada tahun sebelumnya, hanya ada anggaran sosialisasi ke sejumlah ASN di Sumenep.
Kepala Bidang (Kabid) Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep Miftahol Arifin mengatakan, anggaran pembinaan ASN tahun ini nihil, sehingga pembinaan diserahkan ke kepala organisasi perangkat daerah (OPD) teknis.
“Tidak usah melakukan pembinaan ASN, tahun ini tidak ada anggarannya,” katanya, Rabu (12/12/2024).
Alasan cukup dipantau oleh kepala OPD masing-masing, karena setiap ada anggaran khusus ASN, namun masih banyak pelanggaran ASN.
“Jadi, kami hanya menerima laporan, berbeda dengan dulu, yakni kami harus memantau setiap ASN yang ada di Sumenep,” ucap dia.
Berdasarkan data BKPSDM Sumenep, pelanggaran ASN itu rata-rata jarang masuk kantor tapi tidak memberikan keterangan atau surat resmi. Hingga saat ini, terdata sudah 11 ASN melakukan pelanggaran, ditambah 3 ASN masih diselidiki. Ketiganya karena kasus perzinahan dan pencabulan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumenep Mohammad Hanafi mengakui memang dari awal tidak setuju jika ada anggaran khusus pembinaan ASN. Alasanya, ada kenyataan bahwa pelanggaran terus-menerus terjadi, utamanya ASN yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep.
“Semestinya anggaran pembinaan ASN dipakai untuk kegiatan lainnya, misalnya perkembangan mutu ASN serta lainya,” bebernya.
Absensi online yang saat ini digalakkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, dia harapkan sebagai upaya pencegahan pada ASN yang nakal.
“Intinya, jika ada pelanggaran harus segera ditindaklanjuti, termasuk ASN yang saat ini melakukan perbuatan yang tidak terpuji,” paparnya.
Pewarta: Imam Mahdi
Redaktur: Wawan A. Husna
