KABAR MADURA | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep terus istikamah membangun ratusan rumah tidak layak huni (RTLH) dalam setiap tahunnya. Tahun ini untuk program itu dianggarkan Rp3,5 miliar. Anggaran ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menyampaikan, program RTLH merupakan bentuk dari upaya mengentaskan kemiskinan. Bantuan ini diperuntukkan bagi warga yang belum mempunyai tempat tinggal layak.
“Kami setiap tahun menyediakan program RTLH untuk masyarakat Sumenep,” ujarnya kepada Kabar Madura, Minggu (2/2/2025).
Kuota penerima bantuan RTLH tahun ini di Sumenep lebih banyak dari tahun 2024, yakni 150 kepala keluarga (KK) atau keluarga penerima manfaat (KPM).
Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu menjelaskan, realisasi program RTLH harus melewati beberapa tahapan, salah satunya proses verifikasi penerima untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
“Adanya verifikasi ini sangat penting. Semua butuh proses dalam realisasinya,” imbuhnya.
Manfaat dari program RTLH ini diharapkan benar-benar dirasakan oleh masyarakat Sumenep. Selain RTLH, Pemkab Sumenep juga bergantung pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk mengurangi tempat tinggal tidak layak. Namun, untuk kuota program BSPS ini masih belum ada kejelasan dari pemerintah pusat.
“Harapannya untuk menaikkan taraf hidup penerima manfaat, dari rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni, sehingga masyarakat itu sehat dan terbantukan,” pungkasnya.
Sekadar diketahui, anggaran RTLH tahun 2024 di Sumenep Rp2,5 Miliar. Anggaran itu diperuntukkan untuk 128 KPM, masing-masing penerima mendapatkan Rp20 juta. (ara/zul)
