KABAR MADURA | Pemerintah Kabupaten Sumenep kembali menunjukkan keseriusannya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Hal ini terlihat dari pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tahun 2025 yang digelar di ruang pertemuan Setda Sumenep, Kamis (20/11/2025).
Kegiatan bertema “Stabilitas Pasokan dan Harga Komoditi Strategis Menjelang HBKN Nataru” tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Sumenep KH. Imam Hasyim, yang juga menjadi narasumber utama dalam forum strategis tersebut.
Dalam sambutannya, KH. Imam Hasyim menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan pekerjaan bersama yang membutuhkan sinergi seluruh elemen, mulai dari perangkat daerah, instansi vertikal, hingga pelaku usaha. Pemkab Sumenep, tegasnya, berkomitmen menghadirkan kebijakan yang cepat, tepat, dan berpihak pada stabilitas ekonomi masyarakat.
“Pengendalian inflasi bukan hanya urusan angka, tetapi menyangkut kesejahteraan rakyat. Karena itu, seluruh OPD dan lembaga terkait harus bergerak selaras untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga komoditas strategis, terutama jelang Natal dan Tahun Baru,” ucapnya.
Kiai Imam juga memuji kerja TPID selama ini yang dinilai responsif dan kolaboratif dalam menangani dinamika ketersediaan barang kebutuhan pokok. Langkah-langkah seperti pemantauan rutin pasar, koordinasi dengan distributor, hingga intervensi harga melalui operasi pasar dinilai telah memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Pemkab Sumenep akan terus memperkuat kolaborasi dengan Bank Indonesia, Bulog, serta para pelaku pasar. Tujuannya satu—agar masyarakat tidak terbebani fluktuasi harga komoditas pokok,” tegas KH. Imam Hasyim.
FGD ini diikuti oleh pimpinan OPD, instansi vertikal, perwakilan Bulog, hingga unsur keamanan. Forum berjalan dinamis dengan pemaparan data, diskusi strategi pengamanan pasokan, serta antisipasi potensi kenaikan harga menjelang momentum akhir tahun.
Dengan terselenggaranya FGD ini, Pemkab Sumenep kembali menegaskan posisinya sebagai daerah yang proaktif menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan warganya.
“Sinergi kuat yang ditunjukkan bersama seluruh unsur pemerintah menjadi bukti bahwa kami terus melangkah maju menuju tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” pungkasnya. (ara/waw)
