KABAR MADURA | Postur anggaran untuk pembangunan toilet sekolah dan rumah layak huni (RTLH) di wilayah Sampang sangat timpang. Untuk pagu anggaran satu unit pembangunan toilet sekolah bisa mencapai Rp200 juta, setara dengan alokasi anggaran tujuh unit pembangunan RTLH, yang hanya dianggarkan Rp30 juta per unit.
Aktivis di Sampang Zainuddin menilai pemkab tidak serius dalam hal upaya pemenuhan hak dasar masyarakat berupa rumah layak huni. Hal itu dinilai menunjukkan sebuah ketimpangan dalam merealisasikan anggaran daerah yang semestinya sangat bermanfaat kepada masyarakat.
“Logikanya di mana, bagaimana mungkin pemerintah lebih rela mengucurkan dana besar untuk bangunan kecil yang dipakai sebentar-sebentar, tetapi pelit ketika bicara tentang rumah rakyat yang jadi tempat mereka bernaung setiap hari. Ini mencerminkan cuma pakai APBD tapi tidak pakai nurani,” kata Zainuddin bernada kesal.
Hingga saat ini masih tercatat sekitar 25.703 rumah warga di Sampang dengan kondisi tidak layak huni. Mirisnya, hal itu tidak menjadi prioritas pemerintah daerah. Padahal rumah layak itu merupakan kebutuhan dan hak setiap warga.
“Kami berharap pemerintah lebih bijak dalam merealisasikan anggaran daerah ini. Harus betul-betul berdasarkan asas manfaat kepada masyarakat,” pintanya.
Sementara itu, anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Sampang Umi Hanik Laila belum bisa dimintai keterangan ihwal timpangnya pagu anggaran Pembangunan RTLH dan toilet sekolah tersebut, karena hingga saat ini belum ada respon.
Bahkan Saat Kabar Madura mencoba mengkonfirmasi kepada Ketua Banggar DPRD Sampang Rudi Kurniawan juga belum mendapatkan tanggapan, berkali-kali dihubungi melalui kontak Whatsappnya, tetap tidak direspon hingga berita ini diterbitkan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Kabar Madura dari Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang, pembangunan/rehabilitasi toilet sekolah untuk jenjang sekolah dasar (SD) dialokasikan untuk 15 unit. Anggarannya sekitar Rp2,6 miliar, setiap unit dianggarkan Rp150 juta sampai Rp200 juta.
Sedangkan RTLH, sebagaimana programnya dilaksanakandan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman (DLH Perkim) Sampang, pada tahun 2025 ini menyasar 20 unit rumah. Setiap unit dianggarkan Rp30 juta. (sub/waw)
