Serapan APBD Pamekasan Melambat Signifikan akibat Efisiensi Anggaran

KABAR MADURA | Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pamekasan masih di angka 15,62 persen hingga triwulan pertama 2025. Kondisi tersebut membuat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan kecewa. Pasalnya, sudah sering diingatkan agar mempercepat realisasi program.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan Khairul Umam mengungkapkan bahwa komunikasi dan koordinasi untuk segera merealisasikan program APBD sudah sering dilakukan. Namun keluarnya kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat membuat eksekutif butuh penyesuaian waktu. 

“Kami sebenarnya sudah koordinasi intensif dengan pihak dinas, tetapi mereka masih menunggu beberapa pertimbangan dan petunjuk teknis menyesuaikan dengan instruksi presiden itu, sehingga mungkin di triwulan pertama ini kurang terealisasi dengan baik,” ungkap Umam. 

Sedangkan Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Pembangunan Sekretariat Kabupaten (Setkab) Pamekasan Achmad Fachrurrazi menyampaikan, sebenarnya di awal tahun anggaran sudah mendapat surat edaran untuk mempercepat realisasi APBD Pamekasan 2025. 

Baca Juga:  Pererat Silaturrahmi dengan Halalbihalal, PKDI Sumenep Punya Tantangan Pascaefisiensi Anggaran

Sayangnya, terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 membuat realisasi APBD Pamekasan tersendat. Atas kondisi itu, perlu ada penyesuaian atau efisiensi anggaran sebagaimana yang tercantum pada inpres tersebut.

IMG-20260612-WA0052
IMG-20260612-WA0047
IMG-20260612-WA0050
IMG-20260612-WA0051
IMG-20260612-WA0049
IMG-20260612-WA0046

“Sekarang ini kan masa transisi, karena kami dihadapkan pada efisiensi. Sekarang dalam proses input data, sehingga OPD belum bisa melakukan serapan anggaran, karena masih dalam proses perubahan,” paparnya, Selasa (22/4/2025).

Baca Juga:  Pemkab Sumenep Pastikan PPPK Aman, Tak Ada Pemutusan Kontrak Meski Ada Efisiensi Anggaran

Untuk serapan anggaran per 31 Maret 2025 masih didominasi belanja operasional. Pembelanjaan tersebut fokus pada pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN).

Bahkan, realisasi anggaran APBD 2025 juga banyak tersedot pembayaran proyek 2024 lalu yang gagal bayar.

Realisasi program baru di anggaran 2025 masih ada yang sampai proses perencanaan, dan ada juga yang masih menunggu kepastian anggaran dari hasil efisiensi yang sedang diproses. 

“Ini nunggu waktu saja, efisiensi ini sudah disetujui tidak oleh tim anggaran, kalau disetujui kan perbup-nya belum selesai, masih dalam proses ini,” terangnya. (rul/waw)

IMG-20260612-WA0113
IMG-20260612-WA0121

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *