Pemkab Pamekasan mengusulkan kebutuhan ASN 2026 dengan mempertimbangkan 267 pegawai pensiun, kemampuan anggaran, dan analisis beban kerja.
APBD Pamekasan
Belanja Pegawai Dibatasi 30 Persen, Pemkab Pamekasan Jamin Nasib PPPK Paruh Waktu Aman
Pemkab Pamekasan memastikan PPPK paruh waktu tetap aman meski ada kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD mulai 2027.
Setahun Kiai Kholil-Sukri Memimpin Pamekasan, Ismail Sebut Arah Pembangunan Mulai Terlihat
DPRD Pamekasan menilai satu tahun kepemimpinan Kholilurrahman-Sukriyanto masih tahap awal dengan tantangan fiskal. Transparansi anggaran dinilai cukup baik meski ada sejumlah catatan.
Usai Teken Kontrak, PPPK Paruh Waktu di Pamekasan Keluhkan Gaji Lebih Kecil dari Honorer
Sebanyak 1.385 PPPK paruh waktu di Pamekasan mengeluhkan besaran gaji usai teken kontrak. Ada yang hanya menerima Rp500 ribu dan masih dipotong BPJS, sementara Disdikbud menyebut penggajian disesuaikan kemampuan APBD.
Akhirnya Teken Kontrak, PPPK Paruh Waktu Guru dan Tendik di Pamekasan Terima Gaji Mulai Rp500 Ribu
Sebanyak 1.385 PPPK paruh waktu guru dan tendik di Pamekasan mulai teken kontrak. Gaji dibayarkan melalui APBD dengan nominal bervariasi mulai Rp500 ribu hingga Rp2 juta per bulan.
DPRD Pamekasan Bahas Raperda Usulan Eksekutif, dari Dana Cadangan Pilkada hingga Digitalisasi
DPRD Pamekasan membahas empat raperda usulan bupati, mulai dari pembentukan dana cadangan Pilkada 2029, transformasi digital pemerintahan, hingga pengelolaan barang milik daerah dalam rapat paripurna.
PGRI dan Dewan Pendidikan Pamekasan Soroti Ketidakjelasan Gaji Guru PPPK Paruh Waktu
Ketidakjelasan gaji 1.388 guru dan tenaga kependidikan PPPK paruh waktu di Pamekasan menuai sorotan PGRI dan Dewan Pendidikan. Pemkab diminta segera memberi kepastian penggajian.
Resmi Dilantik, 4.160 PPPK Paruh Waktu di Pamekasan Dipastikan Tanpa Tunjangan Kesejahteraan
Sebanyak 4.160 PPPK paruh waktu di Pamekasan resmi dilantik. BKPSDM memastikan para pegawai tersebut belum mendapatkan tunjangan kesejahteraan dan hanya menerima gaji sesuai regulasi yang berlaku.
DPRD Pamekasan Sahkan APBD-P 2025, Fokus pada Efisiensi dan Kepentingan Rakyat
DPRD Pamekasan resmi menetapkan APBD Perubahan 2025. Ketua DPRD Ali Masykur menegaskan, penyesuaian anggaran difokuskan pada efisiensi dan kepentingan masyarakat, sementara Bupati Kholilurrahman apresiasi sinergi eksekutif-legislatif.
1,3 Juta Warga Gunakan Layanan Kesehatan, DPRD Pamekasan Minta UHC Non Cut Off
Komisi IV DPRD Pamekasan mendesak agar skema Universal Health Coverage (UHC) non cut off tetap dipertahankan. Sepanjang 2025, layanan kesehatan di Pamekasan telah mencapai lebih dari 1,3 juta kunjungan dengan biaya pelayanan mencapai Rp280,9 miliar.
DPRD Setujui APBD-P Pamekasan 2025, Tunggu Evaluasi Gubernur
APBD-P 2025 Pamekasan senilai Rp2,2 triliun resmi disetujui DPRD melalui sidang paripurna. Namun, dokumen anggaran masih menunggu evaluasi Gubernur Jawa Timur sebelum dapat disahkan.
- 1
- 2
- 3
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.