KABAR MADURA | Rencana penataan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumenep masih menunggu instruksi resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN). Meski pemerintah pusat telah menetapkan batas maksimal enam dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di setiap kecamatan, hingga kini belum ada arahan teknis terkait pelaksanaan kebijakan tersebut di daerah.
Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Sumenep, M Kholilur Rahman, menegaskan bahwa seluruh dapur MBG yang saat ini beroperasi di Sumenep tetap berjalan normal karena belum ada perintah resmi mengenai relokasi maupun penghentian operasional dapur yang jumlahnya melebihi kuota.
“Belum ada arahan apa pun dari BGN terkait langkah yang akan diambil. Kami saat ini masih fokus menjalankan tugas sebagaimana biasa,” ujar Kholilur Rahman.
Menurutnya, pihak pengelola program di daerah masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari BGN mengenai mekanisme penataan dapur yang nantinya akan diterapkan. Karena itu, berbagai kemungkinan, mulai dari relokasi hingga penyesuaian sebaran dapur, masih belum bisa dipastikan.
“Apakah nantinya ada dapur yang dipindahkan ke kecamatan lain atau bagaimana, kami belum mengetahui. Sampai sekarang belum ada petunjuk resmi dari BGN,” katanya.
Kebijakan pembatasan maksimal enam dapur per kecamatan sebelumnya disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang, sebagai bagian dari upaya penataan program MBG secara nasional. Langkah tersebut dilakukan seiring semakin masifnya perkembangan program yang kini telah memiliki lebih dari 27 ribu dapur aktif di berbagai daerah Indonesia.
Sementara di Sumenep, sejumlah kecamatan diketahui telah memiliki jumlah dapur melebihi batas yang ditetapkan. Beberapa di antaranya yakni Kecamatan Kota Sumenep, Pragaan, Guluk-Guluk, Lenteng, dan Arjasa.
Bahkan, Kecamatan Kota Sumenep saat ini tercatat menjadi wilayah dengan jumlah dapur terbanyak.
“Untuk Kecamatan Kota saja saat ini sudah ada 11 dapur yang beroperasi,” ungkap Kholil.
Data terbaru menunjukkan terdapat 114 dapur MBG aktif yang saat ini melayani kebutuhan penerima manfaat di Kabupaten Sumenep. Selain itu, sekitar 10 dapur lainnya masih dalam tahap persiapan sebelum beroperasi.
Meski muncul wacana penataan jumlah dapur, Kholil memastikan layanan MBG kepada para siswa dan kelompok penerima manfaat lainnya tetap berjalan normal. Hingga ada keputusan resmi dari pemerintah pusat, seluruh dapur yang sudah beroperasi tetap melaksanakan pelayanan seperti biasa.
“Kami masih menunggu arahan resmi dari BGN. Sampai saat ini tidak ada perintah penghentian maupun relokasi dapur,” tegasnya. (ara/waw)
