KABAR MADURA | Proses penyaluran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Bangkalan masih menunggu tahapan verifikasi lapangan dari tim Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Program yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah itu diharapkan mampu membantu penyediaan rumah layak huni bagi warga yang selama ini menempati rumah tidak layak huni (RTLH).
Kepala Bidang (Kabid) Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Bangkalan, Zainal Arifin, mengatakan, hingga saat ini proses verifikasi lapangan (verlap) masih berlangsung.
“Dari tim kementerian masih melakukan verifikasi lapangan,” ujar Zainal, Senin (29/6/2026).
DPRKP Bangkalan juga belum menerima kepastian terkait rentang waktu penyelesaian verifikasi lapangan. Hal itu karena pemerintah daerah tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program tersebut.
“Untuk saat ini, kami masih belum menerima info lanjutan terkait rentan waktu selesainya verlap,” tambahnya.
Selain proses verifikasi yang masih berjalan, berdasarkan sosialisasi yang diterima pemerintah daerah terdapat indikasi perubahan pada penetapan titik penerima bantuan BSPS. Perubahan itu diduga berkaitan dengan proses sinkronisasi data dan hasil verifikasi lapangan yang sedang dilakukan.
“Kemarin ada sosialisasi, kayaknya ada perubahan terkait titik penerima BSPS,” ungkapnya.
Meski demikian, pemerintah daerah masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat mengenai daftar penerima bantuan yang telah ditetapkan.
Untuk alokasi bantuan tahun ini, Zainal menyebut, jumlah penerima BSPS di Bangkalan direncanakan mencapai 500 titik. Setiap penerima akan memperoleh bantuan senilai Rp20 juta sebagai stimulan untuk meningkatkan kualitas rumah agar menjadi layak huni.
“Untuk jumlah penerima BSPS nantinya ada 500 titik dengan nominal bantuan Rp20 juta,” pungkasnya. (fik/zul)
