BKPSDM Bangkalan memastikan tidak ada rekrutmen CASN pada 2026. Kebijakan tersebut diambil karena keterbatasan anggaran dan dampak penerapan UU HKPD yang membatasi belanja pegawai hingga 30 persen.
BKPSDM Bangkalan
Isu Kontrak PPPK Tidak Diperpanjang, BKPSDM Bangkalan: Belum Ada Keputusan
BKPSDM Bangkalan menegaskan belum ada keputusan terkait penghentian atau tidak diperpanjangnya kontrak 5.431 PPPK paruh waktu. Evaluasi masih dilakukan secara bertahap sesuai regulasi.
Wabup Bangkalan Ungkap Alasan Banyak Jabatan Kepala OPD Masih Diisi Plt
Wakil Bupati Bangkalan Fauzan Ja’far menyebut pengisian pejabat definitif akan segera dilakukan setelah proses assessment dan penataan birokrasi di lingkungan Pemkab Bangkalan rampung.
DPRD Bangkalan Dorong Penempatan Kepala OPD Berdasarkan Kompetensi dan Integritas
Sejumlah OPD strategis di Pemkab Bangkalan masih dipimpin Plt. DPRD mendorong pengisian pejabat definitif dilakukan berdasarkan kompetensi dan integritas.
Tekanan Fiskal dan Batas Belanja Pegawai, Bangkalan Dipastikan tanpa Rekrutmen ASN Tahun 2027
Pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen sesuai UU HKPD membuat Pemkab Bangkalan berpotensi meniadakan rekrutmen pegawai baru pada 2027, di tengah penurunan dana transfer pusat hingga Rp200 miliar.
ASN di Bangkalan Tersandung Kasus Narkotika, BKPSDM Tunggu Putusan Pengadilan untuk Sanksi
BKPSDM Bangkalan belum menjatuhkan sanksi terhadap ASN Disbudpar yang diduga terlibat kasus narkotika. Keputusan menunggu putusan pengadilan inkrah.
Batas LHKPN 31 Maret, BKPSDM Bangkalan Sebut Kades Belum Wajib Lapor
Batas pelaporan LHKPN ditetapkan hingga 31 Maret, namun kades masih belum masuk kategori wajib lapor. Kebijakan masih menunggu regulasi terbaru.
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.