KABAR MADURA | Tiga badan usaha milik daerah (BUMD) Sumenep; PT. Sumekar Line, Perusahaan Daerah (PD) Sumekar, dan PT. Wira Usaha Sumekar (WUS) dinilai tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Bahkan dianggap cenderung menjadi beban anggaran daerah.
Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Rasidi, menyatakan, tiga BUMD itu nyaris tidak memberikan kontribusi apa pun terhadap PAD. Padahal, BUMD ini dibentuk dengan mandat utama untuk menopang pembangunan daerah melalui aktivitas bisnis yang produktif.
“Selama ini mereka hanya menghabiskan anggaran tanpa hasil yang jelas. Tidak ada kontribusi terhadap PAD. Kita patut mempertanyakan efektivitas dan arah manajemen mereka,” tegas Rasidi, Senin (5/5/2025).
Kondisi stagnan ini, kata politisi PKB itu, tidak bisa dibiarkan. Dia mendesak agar dievaluasi secara menyeluruh. Tidak hanya pada aspek manajerial, tetapi juga terhadap sistem dan pola bisnis yang selama ini dijalankan.
Rasidi juga memberikan atensi perlunya pembenahan struktural, jika terbukti ada ketidakmampuan dari jajaran direksi.
“Kita tidak butuh BUMD yang hanya ada di atas kertas. Kalau memang tidak bisa dikelola dengan profesional, lebih baik dibubarkan atau direstrukturisasi secara total,” imbuhnya.
Sebagai pembanding, Rasidi menyebut, Perumdam Sumekar dan BPRS Bhakti Sumekar telah mulai menunjukkan kontribusi riil terhadap PAD, meskipun tidak sepenuhnya maksimal. Hal ini membuktikan bahwa dengan manajemen yang tepat, BUMD bisa memberikan dampak positif bagi daerah.
Komisi II DPRD berencana memanggil seluruh jajaran direksi dari ketiga BUMD bermasalah itu dalam waktu dekat. Pemanggilan ini bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban sekaligus menyusun langkah-langkah perbaikan konkret agar aset daerah tidak terus terbuang percuma.
“Evaluasi bukan sekadar formalitas. Kita ingin memastikan BUMD tidak jadi tempat parkir jabatan dan menggerogoti APBD,” pungkas Rasidi.
Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Sumenep Dadang Dedy Iskandar mengungkapkan, pengawasan terhadap BUMD terus berjalan. Pihaknya berjanji akan melakukan evaluasi terhadap BUMD yang kurang maksimal.
“Evaluasi juga akan kami upayakan,” tuturnya. (ara/zul)
