KABAR MADURA | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep memastikan bahwa harga pupuk bersubsidi di wilayahnya masih sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Kepastian itu diperoleh setelah tim Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Sumenep memantau sejumlah kios pupuk.
Koordinator KP3 Sumenep Dadang Dedy Iskandar mengatakan bahwa hasil pemantauan yang dilakukan di empat kecamatan, yakni Kecamatan Bluto, Pragaan, Guluk-guluk, dan Ganding, menunjukkan tidak ditemukan pelanggaran harga maupun distribusi.
“Dari hasil pemantauan kami, harga pupuk bersubsidi seperti urea dan NPK masih sesuai HET. Distribusi juga berjalan lancar dan tidak ditemukan penyimpangan,” kata Dadang, Jumat (28/11/2025).
Ditegaskan bahwa pengawasan pupuk bersubsidi dilakukan secara serius dan melibatkan aparat penegak hukum (APH), mulai dari kejaksaan hingga jajaran polres. Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan potensi penyelewengan yang bisa merugikan petani.
Selain pemantauan harga, tim KP3 juga memastikan ketersediaan stok pupuk dalam kondisi aman. Berdasarkan hasil kunjungan ke gudang penyangga di Bluto, stok pupuk urea tercatat 130 ton, sementara NPK mencapai 150 ton setelah distribusi ke beberapa kecamatan.
“Setiap hari gudang penyangga ini menyalurkan sekitar 150 hingga 200 ton pupuk. Di Sumenep sendiri terdapat tiga gudang penyangga, yakni di Bluto, Saronggi, dan Marengan,” jelas Dadang.
Tidak hanya memantau gudang, KP3 juga melakukan peninjauan langsung ke PPTS (Penerima Pupuk pada Titik Serah) di Kecamatan Pragaan, Guluk-guluk, dan Ganding untuk memastikan harga tebus pupuk di tingkat petani tetap sesuai ketentuan. Di setiap lokasi, tim juga berdialog langsung dengan pemilik kios dan kelompok tani.
“Hasil dialog kami di lapangan menunjukkan tidak ada masalah berarti. Kami berharap kondisi ini bisa terus terjaga dengan pengawasan yang ketat,” ujarnya.
Menanggapi hasil pemantauan tersebut, anggota Komisi II DPRD Sumenep Juhari memberikan penegasan keras agar pengawasan pupuk bersubsidi benar-benar dilakukan hingga ke tingkat paling bawah.
“Kami tentu mengapresiasi langkah KP3, tapi pengawasan jangan hanya berhenti di laporan dan seremonial. Harus benar-benar turun ke masyarakat, ke petani langsung,” tegas Juhari.
Menurutnya, pupuk bersubsidi menyangkut hajat hidup petani dan ketahanan pangan daerah. Oleh sebab itu, pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan insidental.
“Kalau pengawasan longgar, celah penyelewengan pasti ada. Petani kecil yang paling dirugikan. Komisi II DPRD akan terus mengawal agar distribusi pupuk ini tepat sasaran dan sesuai aturan,” pungkasnya. (ara/waw)
