UMKM Mencari Tangga

Opini42 views

Zainal Arifin Emka

(Wartawan Tua, Pengajar Jurnalistik)

Pejabat sering bangga menyebut jumlah UMKM. Angkanya besar, grafiknya naik, presentasinya meyakinkan.

Tapi angka tidak pernah menceritakan kelelahan.

Coba jawab satu hal sederhana:

JJS Kabar Madura

berapa persen UMKM mikro yang benar-benar naik kelas dalam lima tahun terakhir?

Bukan sekadar bertahan.

Bukan sekadar pindah lapak.

Tapi benar-benar naik: margin membaik, pasar meluas, daya tahan meningkat.

Jika jawabannya kecil—dan kita semua tahu jawabannya kecil—maka masalahnya bukan di rakyat. Masalahnya ada pada kebijakan.

UMKM Terjebak

Banyak pejabat bicara seolah UMKM kurang literasi, kurang inovasi, kurang digital.

Padahal yang kurang sering kali adalah akses.

Bagaimana UMKM mikro diminta konsisten kualitas, kalau bahan baku fluktuatif?

Bagaimana diminta branding, kalau modal hanya cukup untuk bertahan seminggu?

Bagaimana diminta masuk platform, kalau algoritma justru memeras margin?

UMKM mikro tidak bodoh. Mereka realistis.

Mereka bermain di ruang sempit yang disediakan pemerintah, atau lebih tepatnya, yang disisakan.

Baca Juga:  Disperindag Pamekasan Temukan Laundry Habiskan 7 Tabung LPG Bersubsidi per Hari

Peredam Sosial

Mari jujur satu tingkat lebih dalam.

Selama rakyat sibuk jualan, angka pengangguran bisa ditekan.

Selama orang “punya usaha”, kemarahan sosial bisa diredam.

Di titik ini, UMKM mikro tidak lagi diperlakukan sebagai alat mobilitas ekonomi, tapi sebagai peredam ledakan sosial.

Rakyat capek, tapi diam.

Ekonomi bergerak, tapi tidak adil.

Dan Anda menyebutnya keberhasilan.

Bentuk Pembiaran

Setiap kali UMKM dipuji sebagai simbol kemandirian, ada satu pertanyaan yang sengaja dihindari:

mengapa rakyat harus setangguh itu hanya untuk hidup normal?

Romantisasi UMKM adalah cara paling halus untuk menghindari tanggung jawab struktural.

Rakyat disuruh adaptif.

Rakyat disuruh kreatif.

Rakyat disuruh mandiri.

Sementara tangga naik kelas tetap sempit, licin, dan jarang dijaga.

Kegagalan Negara

Mari kita balik logikanya.

Jika jutaan UMKM mikro tidak naik kelas selama bertahun-tahun, itu bukan kegagalan individu. Itu kegagalan sistemik.

UMKM tidak butuh baliho.

Tidak butuh jargon.

Tidak butuh pidato.

Baca Juga:  Ekonomi Indonesia di Persimpangan: Stabil di Data, Rapuh di Realitas

Yang mereka butuhkan adalah kebijakan yang berani: akses pembiayaan yang masuk akal, pendampingan nyata, perlindungan dari permainan pasar dan platform, serta jalur jelas menuju pasar yang lebih mapan.

Tanpa itu, UMKM hanya akan terus dipuji—agar tetap kecil, tetap sibuk, dan tetap tidak menuntut.

Pertanyaan Terakhir

Sampai di sini kita ingin bertanya:

apakah tujuan kita benar-benar membuat rakyat naik kelas?

Atau cukup membuat mereka tidak meledak?

Karena selama orang miskin hanya melayani orang miskin, ekonomi boleh bergerak, tapi keadilan tidak pernah sampai di tujuan.

Dan sejarah biasanya tidak ramah pada kekuasaan yang lebih sibuk memuji ketangguhan rakyat, daripada membangun sistem agar rakyat tidak perlu setangguh itu.

Pertanyaan untuk yang gemar memuji UMKM.

Setiap pidato isi dan nadanya selalu sama:

UMKM disebut pahlawan.

UMKM disebut tulang punggung ekonomi.

UMKM disebut bukti ketangguhan rakyat.

Izinkan kami bertanya balik, dengan jujur dan terbuka: jika UMKM sedemikian hebat, mengapa begitu banyak pelakunya tetap miskin?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *