KABAR MADURA | Anggaran pengadaan bantuan benih tembakau di Kabupaten Sumenep tahun ini dialokasikan sebesar Rp 2,1 miliar. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep akan menyalurkan dana tersebut kepada kelompok tani (poktan).
Kepala DKPP Sumenep, Chainur Rasyid, membenarkan adanya alokasi anggaran tersebut. Dia menyampaikan bahwa bantuan benih tembakau memang rutin dianggarkan setiap tahun sebagai bentuk dukungan kepada petani.
“Iya memang ada bantuan benih tembakau setiap tahunnya,” ujar pejabat yang akrab disapa Inung itu.
Meski demikian, rincian penggunaan anggaran Rp2,1 miliar tersebut belum disampaikan, namun dalam program bantuan tembakau biasanya tidak hanya berupa benih, tetapi juga perlengkapan pendukung lainnya.
“Nanti akan saya kroscek dulu peruntukannya untuk apa saja. Karena saya tidak hafal itemnya,” katanya.
Bantuan tersebut tidak diberikan kepada perorangan, melainkan melalui poktan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, terkait jumlah dan kelompok mana saja yang akan menerima bantuan, belum dipetakan secara rinci.
“Saya juga belum tahu kelompok mana saja yang akan dapat bantuan benih. Yang pasti nanti wajib diserahkan ke poktan,” tegasnya.
Besarnya anggaran tersebut pun menjadi perhatian legislatif. Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Juhari, menegaskan bahwa dana miliaran rupiah harus benar-benar dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran.
“Anggaran Rp 2,1 miliar itu bukan angka kecil. Harus ada perencanaan matang, transparansi, dan pengawasan yang ketat agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani,” ujar Juhari.
Menurutnya, bantuan benih bukan sekadar program rutin tahunan, melainkan instrumen strategis untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani tembakau di Sumenep. Karena itu, pendistribusian harus berbasis data dan kebutuhan riil di lapangan.
“Jangan sampai anggaran besar ini tidak berdampak signifikan. Harus jelas poktan mana yang menerima, berapa luas lahan yang digarap, dan bagaimana proyeksi hasilnya,” tegasnya.
Juhari berjanji akan ikut mengawasi agar pelaksanaan program berjalan sesuai aturan. Dia juga mendorong DKPP untuk terbuka dalam menyampaikan rincian penggunaan anggaran kepada masyarakat.
“Biar sama-sama melakukan pengawasan,” pungkasnya. (ara/waw)
