KABAR MADURA | Kebocoran pajak restoran di Bangkalan mencapai ratusan juta rupiah. Temuan ini terungkap saat Wakil Bupati (Wabup) Bangkalan, Fauzan Ja’far, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah rumah makan yang diduga menunggak pajak, Senin (20/4/2026).
Sidak itu dilakukan karena hingga triwulan pertama 2026, belum ada pemasukan dari sektor pajak rumah makan atau restoran. Kondisi ini memicu kecurigaan adanya ketidakpatuhan dari pelaku usaha.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bangkalan Ahmad Ahadian mengungkapkan, jumlah pembayaran pajak sebagian besar pemilik rumah makan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Dia mencontohkan Resto Amboina yang hanya membayar Rp10 juta setahun.
Dia menyoroti besarnya potensi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor ini. Bahkan, Ahadian membandingkannya dengan penerimaan pajak dari usaha lain yang skalanya dinilai lebih kecil.
“Sekelas Roti O saja setoran pajaknya bisa mencapai Rp27 juta lebih, kalau dibandingkan dengan resto-resto itu tentu jauh lebih ramai mereka,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).
Padahal, setiap rumah makan telah dilengkapi alat tapping box yang terhubung langsung dengan sistem Bapenda untuk mencatat transaksi penjualan. Namun, menurut Ahadian, alat itu justru kerap tidak dimanfaatkan oleh pemilik usaha.
Berdasarkan sidak itu, praktik kecurangan ini ditemukan di sejumlah tempat, seperti Warung Gang Amboina, Bebek Sinjay, Warung RI, dan Nya Lete’.
Pemkab Bangkalan sebelum melakukan sidak telah lebih dulu menurunkan tim checker untuk menghitung potensi pajak yang seharusnya dibayarkan. Hasilnya menunjukkan adanya selisih yang cukup signifikan antara jumlah pajak yang dibayar dengan yang seharusnya disetor.
“Sebelum kami melakukan sidak, kami sudah menurunkan tim checker terlebih dahulu, dan nominal yang dibayar dan jumlah yang seharusnya dibayar jauh sekali,” ungkapnya.
Padahal, Ahadian menegaskan, pajak yang dibayarkan bukan semata untuk kepentingan pemerintah daerah, melainkan untuk kebutuhan publik, termasuk pembangunan.
Meski demikian, dia menyebut, Pemkab Bangkalan masih mengedepankan pendekatan persuasif. Para pelaku usaha diharapkan memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
“Untuk sementara, sanksi yang diberikan masih sebatas peringatan,” tukasnya. (fik/zul)
