Bapenda Bangkalan menegaskan pembayaran PBB merupakan kewajiban pribadi pemilik tanah, bukan tanggung jawab kepala desa. Pemkab juga memberikan stimulus pengurangan pajak hingga reward bagi desa lunas PBB.
Pajak Daerah
Usai Temukan Restoran Tidak Taat Pajak, Wabup Bangkalan Ancam Gelar Sidak Lanjutan
Wabup Bangkalan ancam gelar sidak lanjutan setelah menemukan sejumlah restoran diduga tidak taat pajak, pengawasan akan diperketat oleh Bapenda.
Terungkap Alasan Sejumlah Restoran di Bangkalan Tidak Setor Pajak
Kebocoran pajak restoran di Bangkalan mencapai ratusan juta rupiah. Pemkab menemukan selisih besar antara pajak yang dibayar dan potensi sebenarnya, meski masih mengedepankan pendekatan persuasif.
Ratusan Warga Sampang Desak Kejari Segera Tetapkan Tersangka Kasus Pajak RSMZ
Ratusan warga Sampang menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejari Sampang menuntut penetapan tersangka dalam dugaan kasus penggelapan pajak RSMZ yang diduga merugikan negara hingga Rp3,3 miliar.
Pemkab Sumenep Percepat Digitalisasi Pajak Daerah Lewat QRIS dan e-SPPT
Pemkab Sumenep mempercepat digitalisasi pajak daerah melalui implementasi QRIS dan e-SPPT untuk layanan pajak yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses hingga kepulauan.
Teken MoU dengan PLN dan Pertanahan, Bupati Pamekasan Genjot Peningkatan Ketercapaian PAD
Pemerintah Kabupaten Pamekasan menandatangani nota kesepakatan dengan PLN UP3 Madura dan BPN Pamekasan untuk meningkatkan tata kelola perpajakan dan pertanahan. Bupati KH. Kholilurrahman menegaskan kerja sama ini sebagai langkah strategis dalam mengoptimalkan PAD dan memperkuat transparansi pengelolaan pajak daerah.
Capaian PBB-P2 di Sampang Rendah, Baru Terkumpul 23,79 Persen Hingga Triwulan III 2025
PAD Sampang dari PBB-P2 masih rendah hingga triwulan III 2025, baru mencapai 23,79 persen atau Rp1,7 miliar dari target Rp7,5 miliar. Rendahnya capaian dipengaruhi minimnya kesadaran wajib pajak dan kendala penagihan di tingkat desa.
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.