KABAR MADURA | Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bangkalan mengeluhkan penghentian insentif oleh Badan Gizi Nasional (BGN) selama masa libur sekolah.
Kebijakan itu dinilai merugikan pihak mitra karena mereka telah mengeluarkan modal yang tidak sedikit, bahkan mencapai miliaran rupiah.
Salah satu mitra SPPG di Bangkalan, Khalifi, mengungkapkan, biaya yang dibutuhkan untuk membangun dapur beserta perlengkapannya berkisar antara Rp1,6 miliar hingga Rp2,5 miliar.
Modal tersebut, kata dia, bukan berasal dari bantuan pemerintah. Sebagian besar diperoleh dari dana pribadi, hasil penjualan aset, hingga pinjaman bank.
“Kami tidak pakai uang negara, kami jual sawah, utang ke bank. Rata-rata kami Rp1,6 miliar sampai Rp2,5 miliar untuk pembuatan dapur ini dan harus segera kembali,” ujarnya saat ditemui usai aksi damai di depan Kantor Bupati Bangkalan, Kamis (25/6/2026).
Oleh karena itu, Khalifi mengaku para mitra mengalami kerugian. Di sisi lain, mereka tetap harus menanggung kewajiban pembayaran cicilan bank meskipun insentif dihentikan selama masa libur sekolah.
“Kalau ditanya rugi kami rugi, tapi apa boleh buat, ini keputusan dari pusat. Jadi, kami harus terima dan dukung,” jelasnya.
Sementara itu, pemilik mitra SPPG lainnya, H. Subaidi, meminta BGN melakukan evaluasi terhadap kebijakan penghentian insentif saat libur sekolah karena dinilai merugikan para mitra.
Menurut Subaidi, kebijakan itu bertentangan dengan perjanjian kerja sama (PKS) yang telah disepakati antara mitra dan BGN.
“Di PKS sudah jelas, dapur kita ini selama 2,5 tahun dikontrak oleh BGN, jadi alat yang di dalam tidak boleh ke mana-mana dan insentif akan dibayar walaupun sekolah libur,” pungkasnya. (fik/zul)
