KABAR MADURA | Komitmen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep dalam mendorong kemajuan daerah kembali ditunjukkan melalui langkah konkret.
Ketua Komisi II DPRD Sumenep, Faisal Muhlis, bersama jajaran anggota, menggelar koordinasi dengan lintas sektor.
Koordinasi strategis ini difokuskan pada upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi transaksi elektronik, yang dinilai sebagai langkah modern dan efektif dalam menjawab tantangan zaman.
Faisal Muhlis menegaskan bahwa digitalisasi transaksi bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, penerapan sistem elektronik akan meminimalisir potensi kebocoran dan mendorong peningkatan pendapatan secara signifikan.
“Ini adalah bagian dari ikhtiar bersama untuk membawa Sumenep lebih maju. Dengan transaksi elektronik, kita tidak hanya meningkatkan PAD, tetapi juga membangun sistem yang lebih transparan dan terpercaya,” ujarnya.
Menurutnya, beberapa sektor di antaranya Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM dan PP), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumenep, BPRS, serta PC PMII Sumenep.
Kehadiran berbagai pihak dalam forum tersebut menunjukkan sinergi yang kuat antara legislatif, eksekutif, sektor keuangan, dan elemen mahasiswa. DPRD Sumenep dinilai mampu menjadi motor penggerak dalam menyatukan visi demi kemajuan daerah.
Anggota Komisi II DPRD Sumenep juga аkan memberikan masukan konstruktif, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini.
Sementara itu, perwakilan dari dinas terkait dan lembaga keuangan menyambut baik inisiatif tersebut dan siap mendukung penuh langkah digitalisasi.
“Kami melibatkan beberapa pihak di Sumenep menjadi bukti bahwa DPRD membuka ruang partisipasi generasi muda dalam pembangunan daerah,” imbuhnya.
Dengan langkah nyata ini, pihaknya menegaskan perannya sebagai lembaga yang tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga menjadi inisiator perubahan.
Upaya peningkatan PAD melalui transaksi elektronik diharapkan menjadi tonggak baru menuju tatakelola keuangan daerah yang modern, transparan, dan berdaya saing tinggi. (ara/waw)
