KABAR MADURA | Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kabupaten Sumenep menggelar audiensi dengan Komisi IV DPRD Sumenep bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menyoroti persoalan ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial (bansos) yang dinilai merugikan masyarakat miskin.
Presiden Mahasiswa (Presma) UNIBA Madura M. Rofiqul Mukhlisin selaku bagian dari BEM Sumenep mengatakan bahwa pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam melihat adanya praktik penyalahgunaan data di lapangan.
“Seharusnya ini menjadi PR besar bagi pemerintah. Lucu rasanya jika sudah tahu ada penyalahgunaan tetapi tidak ada gerakan nyata. Maka kami dari Aliansi BEM Sumenep siap mengawal langsung untuk menelisik siapa yang benar-benar layak, sekaligus mendesak pencabutan bagi penerima tidak layak,” tegas Rofiqul.
Sejumlah mahasiswa juga mengungkap praktik kecurangan, terutama di Pulau Kangean, di mana warga masih tinggal di rumah tidak layak huni namun belum tersentuh bantuan. Menurut mereka, hal ini menunjukkan lemahnya kinerja pemerintah dalam melakukan verifikasi penerima bansos.
Mereka menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Pemkab Sumenep, di antaranya segera mengevaluasi data penerima bansos di Sumenep, melakukan evaluasi terhadap pendamping Dinsos P3A dan TKSK Sumenep dan memperbaiki basis data DTKS agar lebih tepat sasaran.
“Selagi masih ada ketimpangan dan ketidakadilan terhadap masyarakat, haram hukumnya bagi kami untuk tunduk dan diam,” pungkas dia.
Kepala Dinsos Sumenep Mustangin tidak menampik adanya permasalahan tersebut. Dia mengakui masih terdapat penerima tidak layak yang belum dicabut haknya, serta adanya oknum yang memanfaatkan bansos.
“Kami mengetahui ada persoalan itu. Namun, kami juga berharap mahasiswa ikut membantu dengan melakukan pelaporan melalui fasilitas yang sudah tersedia,” jelas Mustangin. (ara/waw)
