KABAR MADURA | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan telah mengajukan tujuh desa untuk mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 2025. Namun, dari semua usulan itu, satu desa dipastikan gagal mendapatkannya.
Staf Fungsional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan M. Rahman mengatakan, satu desa yang ditolak pengusulannya oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, yaitu Desa Tlontoraja, Kecamatan Pasean.
“Tahun 2024, kami dapat tujuh BKK BUMDes. Tahun 2023, enam BUMDes. Sementara yang tahun depan ini, kami mengusulkan tujuh tapi satunya ditolak,” jelasnya, Selasa (10/12/2024).
Rahman menjelaskan, ditolaknya satu usulan itu lantaran klasifikasi BUMDes-nya masih kategori pemula. Sementara yang bisa mendapatkan program bantuan itu, klasifikasi BUMDes-nya harus sudah berkembang atau maju.
Saat ini, lanjut Rahman, memang belum ada keputusan resmi dari pemprov terkait jumlah final yang disetujui mendapat BKK BUMDes. Namun, untuk satu desa itu sudah dipastikan tidak bisa mendapatkan anggaran jumbo dari provinsi itu di tahun depan.
“Kemungkinan enam desa itu disetujui semua, untuk yang di Tlontoraja sudah pasti tidak dapat,” tambahnya.
Dia mengungkapkan, enam desa lainnya yang berpotensi mendapatkan BKK BUMDes 2025 adalah Desa Murtajih, Kecamatan Pademawu; Desa Grujugan, Kecamatan Larangan; Desa Galis, Kecamatan Galis; Desa Bicorong, Kecamatan Pakong; Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan; dan Desa Lesong Daya, Kecamatan Batumarmar. Masing-masing akan mendapatkan alokasi anggaran Rp100 juta.
Sementara tujuh desa yang telah berhasil mendapatkan BKK BUMDes 2024 adalah Desa Laden, Waru Timur, Sotabar, Tanjung, Sana Daya, Tampojung Pregi, dan Batukerbuy. Meski sudah terealisasi, hingga kini ketujuh desa itu masih belum menyetorkan surat pertanggungjawaban (SPj).
“SPj masing-masing desa sedang proses. Target dari kami, sebelum tanggal 20 (Desember 2024), tujuh desa itu sudah menyetor SPj semua,” tukasnya. (nur/zul)
