KABAR MADURA | Keberlanjutan kebijakan moratorium pendirian lembaga pendidikan baru di Bangkalan belum menemukan kepastian. Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan masih mengkaji apakah kebijakan itu akan diperpanjang atau justru dicabut dengan regulasi yang lebih ketat.
Moratorium itu mencakup izin pendirian lembaga pendidikan tingkat taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), dan sekolah menengah pertama (SMP). Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan Musleh mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Bupati Bangkalan Lukman Hakim terkait arah kebijakan yang akan diambil.
Menurut Musleh, perpanjangan moratorium masih menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan. Hal itu didasarkan pada jumlah lembaga pendidikan yang dinilai sudah cukup padat.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan, di Bangkalan terdapat 1.001 TK yang terdiri dari 9 TK negeri dan 992 swasta, 680 SD dengan rincian 614 negeri dan 66 swasta, serta 211 SMP yang terdiri dari 55 negeri dan 206 swasta.
“Ambil contoh di Kecamatan Kokop, ada 32 SMP swasta, tiga SMP negeri, dan satu SMP satu atap. Itu belum termasuk lembaga yang ada di bawah Kementerian Agama. Jelas secara pemetaan wilayah, jumlah peserta didik, dan kualitas lembaga jadi pertimbangan,” jelas Musleh, Jumat (6/2/2026).
Dia juga menanggapi adanya dorongan dari DPRD Bangkalan dan kalangan akademisi agar moratorium dicabut. Menurutnya, Disdik tidak bisa mengambil kebijakan secara sepihak dan harus melalui koordinasi dengan bupati.
“Tentu opsinya memperpanjang atau meregulasi ulang persyaratan yang lebih ketat, baik syarat administratif maupun teknis, untuk pendirian lembaga pendidikan baru,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Bangkalan Rokib menyatakan dukungannya terhadap kebijakan yang akan diambil pemerintah daerah terkait moratorium tersebut. Dia menegaskan, moratorium bukan dimaksudkan untuk menghambat dunia pendidikan.
“Keputusan pemkab akan kami dukung selama itu baik, karena kami lihat adanya moratorium ini tujuannya baik, yakni untuk menjaga kualitas pendidikan yang ada di Bangkalan,” ungkapnya.
Namun, politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, pihaknya akan mendalami lebih lanjut kebijakan moratorium itu, baik terkait perpanjangan maupun opsi lainnya, demi mendorong peningkatan mutu pendidikan di Bangkalan. (km95/zul)
