KABAR MADURA | Gelombang gerakan Aliansi Mahasiswa Sumenep (AMS) kembali hadir. Mereka mengeruduk gedung kantor DPC Demokrat. Setelah itu, berlanjut ke DPRD Sumenep Fraksi Gerindra, Selasa (13/01/26).
Aksi tersebut menolak wacana Pilkada tidak langsung yang digadang-gadang oleh ketua partai elite politik. Termasuk didorong oleh Presiden Prabowo Subianto.
Massa aksi berangkat dari Taman Tajamara Sumenep pukul 10.30 WIB menuju ke kantor DPC Demokrat di Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumenep, kemudian dilanjut ke gedung DPRD Kabupaten Sumenep.
Koordinator Lapangan (Korlap) Tijanus Zaman menyoroti isu yang diwacanakan oleh pemerintah dan elite partai politik pusat tentang Pilkada yang diambil alih DPRD. Menurutnya, kebijakan tersebut butuh kajian secara ilmiah dan melibatkan masyarakat.
“Isu ini digulirkan di tubuh para elite politik yang minim partisipasi publik,” ujarnya.
Dia juga menegaskan, bahwa dampak dari adanya Pilkada tidak langsung dapat mencoreng amanah reformasi dan menyebabkan mundurnya demokrasi. Sebab, satu-satunya yang dimiliki rakyat adalah hak suara dalam menentukan pemimpin di daerah.
“Kami mengajak kepada DPRD Kabupaten khususnya DPC Gerindra dan Demokrat Sumenep untuk satu suara menolak pemilihan secara tidak langsung,” tegasnya.
Zaman—sapaan akrabnya menegaskan kepada semua elemen masyarakat di Sumenep dan legislatif untuk sama-sama satu komando menolak wacana Pemilukada yang dilakukan secara tidak langsung.
“Jika suara rakyat diwacanakan mau diambil alih DPRD, maka itu sama saja merampok hak rakyat,” teriaknya.
Sementara itu, Ketua DPC Demokrat Sumenep Indra mengapresiasi gerakan mahasiswa yang menolak isu wacana Pilkada tidak langsung. Sebab atas dasar tersebut pihaknya mempunyai legitimasi untuk merekomendasikan kepada pimpinan pusat tentang aspirasi dari masyarakat.
“Kami apresiasi gerakan rekan rekan mahasiswa, dan semua tuntutan akan kami sampaikan kepada pimpinan di pusat,” tegasnya.
Selain itu, Ketua fraksi Gerindra Abd. Holiq menyampaikan, bahwa semua aspirasi AMS ditampung dan akan disampaikan ke DPP Pusat Parpol Gerindra. Menurutnya aksi AMS menjadi atensi bagi parpol Gerindra untuk kembali menimbang ulang atas wacana Pilkada tidak langsung yang beredar di masyarakat.
“Semua tuntutan AMS akan kami sampaikan ke pengurus pusat, karena munculnya wacana Pilkada secara tidak langsung itu dari pusat,” ujarnya. (ara/nam)
