Oleh: Sapraji, S.Th.I., M.A.P
Betapa susahnya ya kita membangun negeri. Bukan karena Indonesia tidak punya modal besar, melainkan karena kebobrokan sudah begitu masif hingga tidak jelas lagi dari mana harus memulai. Korupsi merajalela, birokrasi kaku, kepemimpinan rapuh, strategi pembangunan kabur, dan penegakan hukum yang lemah. Semua ini seakan menjadi lingkaran setan yang terus berputar, menggerogoti harapan rakyat sedikit demi sedikit.
Krisis utama kita bukan pada kurangnya sumber daya, melainkan pada rapuhnya kepemimpinan yang seharusnya menjadi pengarah bangsa. Banyak pemimpin hadir tanpa visi yang kuat, misi yang jelas, apalagi strategi yang tuntas. Program seringkali hanya berhenti di slogan atau kampanye, lalu kehilangan arah saat dieksekusi. Tidak ada ketegasan dalam membasmi mereka yang terbukti merusak sistem, mulai dari pejabat korup, birokrat malas, hingga elite politik yang lebih sibuk menjaga kekuasaan daripada membangun rakyat.
Kebobrokan ini juga terlihat dari ketidakseriusan membangun sistem dan ekosistem pembangunan. Sumber daya alam sering dipakai secara tidak produktif, industri tidak diberdayakan, dan UMKM hanya dijadikan jargon tanpa dukungan konkret. Padahal, di banyak negara, UMKM menjadi tulang punggung perekonomian dan penyerap tenaga kerja yang paling besar. Ironisnya, di Indonesia, kebijakan sering terjebak dalam retorika dan birokrasi yang berbelit-belit, membuat potensi besar itu terkunci tanpa daya.
Lebih parah lagi, pendidikan dan keluarga yang seharusnya menjadi fondasi karakter bangsa tidak digarap serius. Pendidikan tidak diarahkan untuk membangun generasi unggul, tetapi lebih sering menjadi ajang proyek, dengan kurikulum yang berubah-ubah tanpa arah jangka panjang. Rekrutmen politik dan institusi negara pun masih jauh dari meritokrasi, lebih mengutamakan loyalitas ketimbang kualitas. Hasilnya bisa ditebak, birokrasi penuh orang yang tidak kompeten, partai dipimpin oleh mereka yang mementingkan jaringan, dan publik kehilangan teladan.
Krisis kepemimpinan ini mengakibatkan arah bangsa menjadi kabur. Kita seperti kapal besar dengan mesin kuat, tetapi tidak punya nakhoda yang tahu ke mana hendak berlayar.
Dari Kebobrokan Menuju Harapan: Di Mana Titik Mulai?
Lalu, dari mana harus memulai? Pertanyaan ini penting, sebab kebobrokan sistemik tidak bisa dibenahi dengan tambal sulam. Butuh peta jalan yang serius, kepemimpinan yang berani, dan keberanian kolektif rakyat untuk menuntut perubahan.
Pertama, kita harus mulai dari penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Tanpa hukum yang berfungsi, semua kebijakan hanya akan jadi formalitas. Korupsi harus diberantas tanpa pandang bulu, mafia ekonomi dan politik harus diputus, dan aparat penegak hukum harus kembali ke fungsi dasarnya sebagai pelindung rakyat, bukan pelindung penguasa.
Kedua, membangun sistem rekrutmen berbasis meritokrasi. Partai politik dan institusi negara harus berani meninggalkan budaya patronase dan nepotisme. Kualitas, integritas, dan rekam jejak harus menjadi syarat utama seseorang menduduki jabatan publik. Tanpa perubahan ini, kita hanya akan terus dipimpin oleh orang-orang yang tidak becus mengurus negara.
Ketiga, penguatan UMKM dan industri nasional. Pemerintah harus serius menyiapkan ekosistem yang mempermudah UMKM naik kelas, mulai dari akses permodalan, digitalisasi, hingga rantai pasok yang sehat. Industri strategis juga harus dikembangkan, bukan terus bergantung pada impor. Jika tidak, kita hanya akan jadi pasar bagi negara lain, bukan produsen yang berdaulat.
Keempat, reformasi pendidikan dan keluarga sebagai basis karakter bangsa. Pendidikan harus diarahkan pada pembangunan karakter unggul, bukan sekadar hafalan atau angka di rapor. Kurikulum harus konsisten, guru harus diberdayakan, dan keluarga harus dilibatkan dalam membangun generasi yang berintegritas. Tanpa manusia unggul, sistem apapun tidak akan berjalan.
Kelima, mengoptimalkan sumber daya alam (SDA) dan anggaran negara untuk hal yang produktif. Tidak boleh lagi ada pemborosan untuk hal yang tidak memberi nilai tambah bagi rakyat. SDA harus dikelola dengan prinsip berkelanjutan, transparansi, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat, bukan elite semata.
Kita harus ingat, bangsa ini tidak kekurangan potensi. Indonesia punya bonus demografi, sumber daya alam melimpah, serta posisi geopolitik strategis. Yang kurang hanyalah sistem yang sehat dan kepemimpinan yang berani mengambil risiko demi rakyat, bukan demi kepentingan kelompok.
Membangun negeri memang tidak mudah, apalagi setelah begitu lama kebobrokan mengakar. Namun, setiap langkah kecil menuju perubahan adalah harapan. Rakyat tidak boleh pasrah, suara publik harus terus didengar, dikawal, dan diperjuangkan. Media, masyarakat sipil, dan akademisi harus bersatu mengawasi, sementara generasi muda harus berani mengambil peran, bukan hanya sebagai penonton.
Kebobrokan sistemik ini memang menyulitkan, tapi bukan berarti mustahil diatasi. Justru di saat-saat paling gelap, selalu ada peluang untuk menyalakan cahaya perubahan. Pertanyaannya apakah kita cukup berani untuk memulainya?
Analis Kebijakan Publik dan Pendiri IDIS INDONESIA GROUP
