KABAR MADURA | Keterwakilan perempuan di DPRD Pamekasan sangat minim. Dari 45 jatah kursi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, hanya satu caleg perempuan yang berhasil lolos di parlemen. Itu berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan.
Caleg perempuan itu merupakan pendatang baru dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) daerah pemilihan (dapil) 5, yakni Ita Kusmita dengan perolehan 4.270 suara.
Menanggapi hal itu, Founder Panggung Perempuan Uswatun Hasanah mengatakan, minimnya keterwakilan perempuan di kursi DPRD sebagai tolok ukur iklim demokrasi Pamekasan. Sebab menurutnya, cerminan demokrasi yang sehat dan kuat adalah mampu merepresentasikan semua kelompok masyarakat, termasuk dalam hal ini perempuan.
Disebutkan, tantangan kontestasi politik yang dihadapi perempuan masih terbilang berat. Mulai dari pola pikir yang menganggap perempuan lemah dan tidak layak memimpin, iklim politik yang sarat patriarkis, hingga pencalonan perempuan yang sebatas pelengkap atau bayangan.
“Pemerintah mendorong keterwakilan perempuan dalam kebijakan afirmatif 30 persen, yaitu hanya dalam pencalonan. Sementara tantangan kontestasi politik yang dihadapi perempuan masih cukup berat,” jelasnya, Senin (18/3/2024).
Menurut mantan Ketua Komisariat Tarbiyah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) IAIN Madura itu, minimnya keterwakilan perempuan merupakan bentuk kemunduran dan kemandulan dalam politik Pamekasan. Dirinya mengungkapkan apabila lembaga legislatif bisa diisi dengan berbagai kelompok, maka kebijakan yang diputuskan bisa mengakomodir kebutuhan dan kepentingan segala golongan.
“Apakah mereka dapat menyerap aspirasi yang berkenaan dengan kebutuhan dan kepentingan perempuan, apabila keterwakilan perempuan masih sangat minim? Kita butuh orang yg memang punya pengalaman nyata untuk mencetuskan sebuah kebijakan,” terang kontributor Jala Storia itu.
Pewarta: Safira Nur Laily
Redaktur: Sule Sulaiman
