KABARMADURA.ID | PAMEKASAN-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan belum menentukan bank yang akan menjadi pemegang dana pemilihan kepala daerah (pilkada) di 2024. Sejauh ini, masih akan mempertimbangkan timbal balik yang diberikan oleh bank dan keterjangkauan dari penyelenggara pemilihan di 13 kecamatan.
Pertimbangan lainnya, kemudahan akses pada bank yang akan dipilih, karena otomatis biaya operasional untuk badan adhoc akan melalui bank tersebut.
Komisioner Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Pamekasan Ibnun Hasan Mahfud mengatakan, calon bank yang akan dipilih sebagai penyimpan dana tersebut sudah dikumpulkan.
Setidaknya ada 6 bank yang sudah mengajukan proposalnya, di antaranya; Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Jatim, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
“Kami memang diarahkan kepada bank pemerintah, baik yang daerah maupun pusat,” paparnya, Senin (23/10/2023).
Selain pertimbangan timbal baik yang diberikan dari bank dan kemudahan akses, support system untuk memudahkan para PPS dan KPPS juga akan menjadi sebagai pertimbangan, karena proses pemberian honornya kepada mereka melalui non tunai .
“KPU sudah menggunakan cash management system (CMS), sehingga bank mana yang dianggap paling mampu dan paling mengelola dana itu,” ujarnya.
Untuk dana yang akan dikelola dari bank yang akan dipilih pada pekan ini, ia memegang sebesar Rp50 juta, berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) berupa dana hibah, di mana akan dipenuhi 40 persen di 2023 dan 60 persen di 2024.
“Dimungkankan pada minggu ini sudah ada keputusan bank yang akan dipilih, karena berharap kami bisa melakukan NPHD dengan Pemkab Pamekasan pada minggu ini,” ujarnya.
Pewarta: Khoyrul Umam Syarif
Redaktur: Wawan A. Husna
