Keterwakilan perempuan di dunia politik masih jauh dari harapan. Itu terbukti dari 50 anggota DPRD Sumenep, hanya ada empat orang perempuan. Salah satu di antaranya Afrilia Wahyuni atau yang akrab disapa Yuni Akis. Keberadaannya membuktikan bahwa perempuan juga mampu menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.
MOH.RAZIN, SUMENEP
Sebagai salah satu perempuan yang berhasil menduduki kursi DPRD Sumenep periode 2024-2029, Yuni Akis bukan sekadar simbol keberhasilan perempuan dalam politik, tetapi juga cerminan tekad dan keberanian.
Perempuan yang lahir pada April 1992 itu besar di lingkungan yang kental dengan budaya Madura. Yuni memahami betul bahwa perempuan terjun ke dunia politik akan menemui tantangan tersendiri, baik dalam keluarga maupun ranah publik. Namun, itu tidak membuatnya putus asa untuk memilih berkarir di dunia politik.
“Melalui jalur politik juga bisa menuangkan pengabdian, terutama untuk kepentingan perempuan,” ujarnya kepada Kabar Madura, Selasa (4/3/2025).
Sejak muda, Yuni sudah aktif menyuarakan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Pendidikan yang dia tempuh di MA Raudlatul Tholibin (Rubin) Sumenep dan Universitas Wiraraja semakin mengasah nalarnya dalam memahami isu-isu sosial.
Namun, perjuangan tidak cukup hanya dalam bentuk wacana. Maka dari itu, Yuni memilih terjun ke dunia politik melalui Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan berhasil meraih kursi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumenep 5, yang meliputi Kecamatan Batu Putih, Manding, dan Dasuk.
Bagi Yuni, politik bukan sekadar perebutan kekuasaan, tetapi seni menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada rakyat kecil, khususnya perempuan. Dia ingin memastikan bahwa perempuan di Sumenep memiliki akses yang lebih luas terhadap pendidikan, ekonomi, dan perlindungan hukum.
“Perempuan harus berani mengambil peran, tapi juga tetap menjaga keseimbangan sebagai istri dan ibu,” ungkapnya.
Yuni juga menyadari bahwa perjalanan politiknya tidak akan mudah. Namun, dengan dukungan keluarga dan masyarakat, dia optimistis dapat menjadi jembatan bagi aspirasi rakyat, membuktikan bahwa suara perempuan bukan hanya didengar, tetapi juga mampu mengubah wajah kebijakan daerah. (zul)
