PAKIS Audiensi ke Disdik Bangkalan, Desak Pembenahan dan Soroti Penghapusan Korwil

KABAR MADURA | Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pusat Analisis dan Kajian Informasi Strategis (PAKIS) Bangkalan menyoroti kinerja Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan. Sorotan itu disampaikan dalam audiensi yang berlangsung di Kantor Disdik Bangkalan, Rabu (18/2/2026).

Ketua LSM PAKIS Bangkalan Abdurrahman menyampaikan, jargon Disdik Berbenah tidak boleh berhenti pada slogan semata, melainkan harus mampu menyentuh dan menyelesaikan persoalan hingga ke akar.

“Kepala dinasnya baru, saya lihat kinerjanya positif. Namun, jangan karena masih baru, kemudian hanya lip service di awal saja,” ungkapnya.

Dalam pertemuan itu, PAKIS Bangkalan membawa 35 poin penting untuk dibahas. Di antaranya terkait ketidakjelasan aset tanah sekolah, penghapusan koordinator wilayah (Korwil), hingga dugaan pungutan liar yang dinilai perlu mendapat tanggapan serius dari Disdik Bangkalan.

Baca Juga:  Keluarga Ungkap Kejanggalan di Balik Kematian Prajurit TNI AL Asal Bangkalan

Abdurrahman juga menekankan agar wacana penghapusan Korwil Pendidikan Kecamatan tidak dilakukan secara tergesa-gesa dan harus melalui pertimbangan matang.

IMG-20260612-WA0052
IMG-20260612-WA0047
IMG-20260612-WA0050
IMG-20260612-WA0051
IMG-20260612-WA0049
IMG-20260612-WA0046

“Korwil pendidikan kalau dihapuskan kira-kira Disdik sudah mempertimbangkan dampaknya, lalu nantinya bagaimana? jangan sampai memperburuk keadaan pendidikan di Bangkalan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Disdik Bangkalan Musleh mengakui masih banyak persoalan yang dihadapi pihaknya. Namun, dia menyebut, penyelesaiannya membutuhkan proses dan tidak bisa dilakukan secara instan.

“Kami sedang bekerja, persoalan yang disampaikan sudah masuk catatan kami, silakan setiap temuan laporkan,” tegasnya.

Baca Juga:  Lebih dari 300 SD di Bangkalan Rusak, hanya 23 Sekolah Berpeluang Direvitalisasi

Terkait wacana penghapusan Korwil Pendidikan Kecamatan, Musleh memastikan pihaknya tidak akan serta-merta mengambil keputusan tanpa kajian menyeluruh. Menurutnya, setiap kebijakan harus dilihat dari sisi dampak, baik maupun buruk, termasuk solusi yang disiapkan.

“Wacana penghapusan Korwil Kecamatan memang harus melewati kajian mendalam, karena SDM yang di korwil harus dipikirkan juga,” pungkasnya. (km96/zul)

IMG-20260612-WA0113
IMG-20260612-WA0121

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *