Pemerintah Kabupaten Sumenep kembali menunjukkan keseriusannya dalam mempercepat transformasi digital di sektor perpajakan daerah. Komitmen tersebut ditegaskan melalui agenda High Level Meeting (HLM) TP2DD yang membahas implementasi QRIS dan e-SPPT PBB-P2.
Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Sumenep KH. Imam Hasyim mewakili Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo di Graha Arya Wiraraja, Selasa (25/11/2025).
Acara strategis ini dihadiri oleh Plt. sekdakab, asisten III setdakab, kepala bapenda, jajaran P3EPD, pimpinan OPD, camat, perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, hingga PKDI Sumenep.
Dalam sambutan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo yang dibacakan oleh Wabup Sumenep KH. Imam Hasyim, Pemkab Sumenep menegaskan bahwa digitalisasi pajak daerah adalah keharusan, bukan lagi opsi.
Digitalisasi adalah lompatan penting yang harus kita lakukan sekarang, bukan nanti. Masyarakat membutuhkan kemudahan, kepastian, dan kecepatan dalam layanan pajak,” tegas KH. Imam Hasyim.
Peluncuran kanal pembayaran QRIS serta layanan e-SPPT, kata KH. Imam Hasyim, menjadi langkah nyata Pemkab Sumenep untuk meninggalkan mekanisme manual yang lamban, dan beralih ke sistem digital yang lebih transparan, efisien, dan mudah dijangkau.
“Dengan QRIS dan e-SPPT, masyarakat tidak perlu lagi datang ke loket. Pembayaran bisa dilakukan dari mana pun, termasuk dari wilayah kepulauan. Ini bentuk keberpihakan pemkab terhadap pelayanan yang inklusif,” lanjutnya
KH Imam Hasyim juga menegaskan bahwa digitalisasi tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan.
“Sinergi dengan Bank Indonesia dan seluruh stakeholder harus terus diperkuat. Tidak hanya pada teknis implementasi, tetapi juga dalam literasi digital agar masyarakat benar-benar paham dan nyaman menggunakan layanan ini,” ujarnya.
Selain memudahkan akses dan mempercepat layanan, transformasi digital yang digenjot Pemkab Sumenep ini juga diyakini akan mendorong meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) tanpa membebani wajib pajak.
Menutup sambutan, KH Imam Hasyim optimistis bahwa manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara merata.
“Harapan kami, seluruh lapisan masyarakat termasuk saudara-saudara kita di kepulauan dapat merasakan manfaatnya. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini saya nyatakan dibuka,” ucapnya.
Setelah peresmian, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan teknis oleh kabid P3EPD Bapenda Sumenep Suhermanto. Dia menjelaskan strategi besar digitalisasi pajak daerah, mulai dari pembaruan database objek pajak, integrasi data, penyediaan kanal QRIS, hingga validasi NOP berbasis digital.
Suhermanto juga menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar memindahkan proses manual ke sistem elektronik, tetapi membangun tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.
“Kami telah melakukan pendampingan dan simulasi pembayaran QRIS di 27 kecamatan untuk mempercepat adopsi masyarakat,” jelasnya. (ara/waw)
